2020 Naik Lagi, Asuransi Komersial Berkedok Jaminan Sosial ?

Diposting pada

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan di awal tahun 2020 ini.

Langkah ini dinilai paling tepat setelah defisit yang tak kunjung baik di kantong BPJS.


Artikel Terkait (Apresiasi Sistem Rujukan Online BPJS Kesehatan by Pimpinan YLKI)

Pemerintah tentu sudah siap dengan segala penolakan atas kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. bahkan untuk meningkatkan tingkat kolektabilitas iuran BPJS bersiap menurunkan team penagih yang akan mendatangi secara dor to dor laksana Dept Colector

Besaran Kenaikan Iuran 2020

  • Peserta Kelas III dari 25.500 menjadi 42.000
  • Peserta Kelas II dari 51.000 menjadi 110.000
  • Peserta Kelas I dari 80.000 menjadi 160.000

Dengan besaran kenaikan tersebut BPJS Kesehatan bukan lagi menjadi jaminan kesehatan sosial namun menjelma jadi asuransi komersial.

Meski mendapatkan penolakan pemerintah sepertinya tidak mau ambil pusing atas beragam protes dari masyarakat yang merasa semakin terbebani, bahkan Dirut Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menganggap kenaikan ini masih terjangkau.

“Narasi iuran ini untuk kelas I masyarakat non formal kurang lebih Rp 5.000 per hari. Untuk dana pemeliharaan diri hanya Rp 5.000 per harinya,” ujar Fahmi di Jakarta, Senin (7/10/2019). source Kompas.com

“Kalau iuran dinaikkan seperti yang diusulkan, pemerintah berkontribusi hampir 80 persen. Jadi salah besar kalau beban ini dibebankan ke masyarakat. Pemerintah tetap didepan untuk menyelsaikan masalah ini,” imbuhnya

Penunggak Iuran Siap-siap kena Sangsi

Sementara itu di tempat terpisah , Wakil Menteri Keuangan ” Mardiasmo” mengatakan jika pemerintah tengah menyiapkan skema pemberian sanksi berat terhadap para penunggak iuran BPJS.

“Ini asuransi sosial. Orang kaya bantu orang miskin. Orang sehat harus bantu yang sedang sakit. Kalau orang kaya sudah nikmati BPJS dan tidak mau bayar premi lagi, ya ini harus ada punishment,” tegas Mardiasmo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Sangsi yang bakal di terapkan ialah berupa pembatasan mendapatkan layanan publik seperti perpanjangan SIM, Paspor hingga hak perolehan KPR.

“Dia kalau nggak bayar pajak, nikmati asuransi BPJS yang dari negara juga. Kan double negara rugi. Dia nggak bayar pajak, dia nikmati ini. Kalau dia bayar pajak, baik, ya sudah saatnya kita berikan haknya dalam bentuk perbaikan pelayanan,” katanya lagi.

“Kalau kita ya sebaiknya ada efek jera lah ya. Kalau dia katakanlah dia sudah melayani kesehatan, terus dia nggak bayar premi. Waktu dia hidupkan lagi premi, ya jangan langsung dilayani, ada time lag supaya ada punishment toh,”

“Oh tidak semudah itu. Kalau nggak begitu, gampang saja ndak bayar. Orang pas sakit, pas kena musibah, saya bayar deh, saya bayari langsung. kan no premi no njaluk service (minta servis),” Pungkasnya.

Sampai sekarang ini pihak Pemerintah masih melakukan cleansing data yang gunanya untuk mendata ulang kepesertaan khususnya pada kelompok PBPU yang mana selama ini dianggap sebagai penyebab utama BPJS Kesehatan defisit. Cleansing data dilakukan lintas kementerian/lembaga (K/L) mulai dari Kemendagri, Kemensos, BPJS Kesehatan maupun Kementerian Keuangan.


Tinggalkan Balasan