21 Hal Berikut, Tidak Di Tanggung BPJS Kesehatan

Diposting pada

21 pelayanan yang tidak di tanggung BPJS Kesehatan tertuang jelas dalam pasal 52 perpres 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Download : Perpres 82 Tahun 2018


Artikel Terkait (Gratis Imunisasi Bagi Peserta BPJS Kesehatan)

pemerintah mengatur 21 butir pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Beberapa di antaranya adalah pelayanan kesehatan terhadap penyakit akibat kecelakaan kerja (butir c), pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas (d), pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat (o), pelayanan kesehatan akibat tindak kejahatan (r), maupun pelayanan yang sudah ditanggung program lain (u).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan jika perpres tersebut di keluarkan sebagai penegasan terhadap tanggung jawab pembiayaan oleh instansi – instansi pemerintah.


“Sebenarnya bukan berarti BPJS Kesehatan menanggung hal-hal yang dimaksud, tapi dia diakomodir dengan ketentuan-ketentuan lain, seperti tindak pidana penganiayaan, dulu di Perkapolrinya ada, bahwa kekerasan dan yang lain masuk dalam pembiayaan disana,” Ungkap Iqbal.

bahkan ia juga mencontohkan jika jaminan bagi korban tindak penganiayaan, terorisme dan korban kejahatan lainnya diakomodir dalam ketentuan – ketentuan lain.

bahkan menurut iqbal pembiayaan penyakit yang disebabkan oleh wabah yang ditanggung oleh anggaran Kementerian Kesehatan.

di dalam prepres tersebut juga di tegaskan tidak ada larangan bagi peserta BPJS Kesehatan menggunakan asuransi swasta lain dengan sistem Coodination Of Benefit 


“Kalau kerjasama ada MOU tersendiri antara BPJS Kesehatan dengan asuransinya, misalnya kelas 1 ditanggung, selisihnya itu ditanggungkan ke asuransi kesehatan komersial. Bukan berarti dobel, jadi orang itu menikmati layanan standar, terus dia dapat benefit tambahan,” ungkap Iqbal seperti yang BPJS Online kutip dari radarcirebon

Sementara untuk biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja BPJS Kesehatan tidak akan menanggungnya karena dalam hal ini biaya pertanggungan menjadi beban BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan swasta dan Taspen untuk pegawai negri sipil.

untuk akibat kecelakaan lalulintas biaya menjadi tanggungan Jasa raharja.


“pasien itu kalau di jalan kan naik sepeda motor sudah dijamin Jasa Raharja sebenarnya. Cuma faktualnya karena nggak ada kejelasan harus ditanggung oleh program JKN,” tegas Iqbal.

sementara perihal aturan bayi baru lahir yang harus segera di daftarkan BPJS Kesehatan selambat – lambatnya 28 hari  namun hingga saat ini belum ada saksi yang jelas atas pelanggaran aturan itu.


“Memang PP 86 itu terbit 2013, tapi mendekati akhir tidak semua kooperatif, jadi tidak satu suara. Kalau dalam waktu dekat tentu kalau yang berwenang aja belum menyiapkan regulasi, tentu tidak akan dikenakan sanksi itu,” imbuh Iqbal.

sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Hotbonar Sinaga justru pesimis dengan aturan baru tersebut yang menurutnya tidak akan membantu BPJS Kesehatan keluar dari jerat defisit di tahun berikutnya, dan justru aturan baru hanya mempersulit peserta saja.


 “Itu tujuannya sih baik, cuma bikin susah orang,” kata Bonar.

Bonar berpendapat seharusnya dalam perpres itu pemerintah mengecualikan kewajiban medis yang tidak diperlukan, misalnya operasi caesar yang dilakukan atas dasar estetika. 


“Kalau misalnya bisa dilakukan operasi normal, harusnya tidak dibayar oleh BPJS,Kalau menurut saya itu harusnya dinaikkan, karena itu salah satu kunci untuk bisa memperbaiki defisit BPJS, karena seluruh perhitungan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) 2 tahun lalu bukan Rp 23.000 tapi Rp 36.000 per kepala per bulan” sambung Bonar.

Masih menurut bonar untuk bisa keluar defisit hanya dengan menambah pemasukan melalui iuran, namun dengan kondisi ekonomi saat ini menaikan premi iuran tetap bukan solusi yang tepat.


“Jadi satu-satunya cara ya menaikkan pendapatan iuran. Cuma, jangan dinaikkan iurannya karena memberatkan rakyat termasuk pengusaha. Satu-satunya cara itu adalah dengan mengorbankan dari APBN atau APBD dinaikkan iuran PBI-nya,” pungkasnya

[Video] Baru ! Tutorial Cara Daftar BPJS Kesehatan Online 2019 


Yang di Cari:

  • cek karru bpjs
  • 21 yang tidak ditanggung bpjs
  • yang tidak ditanggung bpjs 2018
  • yang tidak di tanggung bpjs
  • cek bbpjs online
  • yang tidak di tangkung oleh bpjs
  • tanggung bpjs
  • Medis yg di tanggung bpjs
  • Hal yang tidak ditanggung bpjs
  • Hal hal yang merupakan tanggung bpjs
  • 21 hal yang tidak ditanggung bpjs kesehatan
  • cek antrian nomer BPJS online
  • cara melihat rincian iuran perbulan bpjs
  • bpjs yang tidak di tanggung
  • bpjs pasal 52 pepres 82 2018
  • 21 yang tidak di tanggung bpjs
  • 21 kejadian yg tidak ditanggung bpjs

Tinggalkan Balasan