Aturan Baru BPJS Kesehatan Banyak di Protes

By | 4 Juni 2016

aturan baru bpjs kesehatan

aturan baru bpjs kesehatan

Banyak yang memprotes perihal berlakunya aturan baru BPJS Kesehatan per juli 2016 ini yang mana pernah BPJS Online bahas perihal denda jika peserta terlambat membayar iuran selama tiga bulan berturut – turut.

Selengkapnya aturan baru BPJS Kesehatan :BPJS Kesehatan » Ngeri ! Aturan Baru Denda BPJS Kesehatan )

salah satunya peserta yang mengeluhkan perihal aturan baru BPJS Kesehatan ialah arafat dari medan , menurutnya peserta mandiri rata – rata juga banyak yang dari keluarga pas – pasan mereka terpaksa mendaftar BPJS Kesehatan sebagai peserta mandiri lantaran tidak masuk dalam peserta penerima bantuan ( PBI ) yang iurannya di bayar pemerintah.

menurut-nya dengan kondisi penghasilan yang tidak stabil arafat sangat keberatan akan di tegakkannya aturan baru BPJS Kesehatan tersebut.

“Kadang-kadang ekonomi kami juga tidak stabil setiap bulannya,” ujar arafat seperti yang BPJS Online kutip dari okezone

arafat juga menambahkan sangat menyesal akan tindakan BPJS Kesehatan yang cenderung menuntut kepada pesertanya sedangkan kualitas pelayanan di sentra kesehatan jaringan tidak di tingkatkan. dan outlet – outlet yang menerima pembayaran juga sering beralasan koneksinya tidak bagus.

ads


Artikel Terkait (Cair 3 Trilliun BPJS Kesehatan di audit)

“Seharusnya pelayanan juga diperhatikan dan diutamakan. Setelah semua beres, saya yakin warga pun akan tepat waktu membayarkan iurannya,” tambahnya.

konfirmasi dari pihak BPJS Kesehatan sendiri membenarkan mengenai pemberlakuan aturan baru BPJS Kesehatan per juli 2016 yang mana seluruh peserta harus mewasdai jangan sampai lupa membayar iuran jika tidak ingin kepesertaanya di nonaktifkan.

selain di nonaktifkan dalam aturan baru tersebut jika peserta di rawat akan dikenakan denda.


“Rumusnya 2,5 persen x Rp55.871.700 x 5 (sesuai tunggakan) hasilnya Rp6.962.962. Khusus peserta PBI dibayar pemerintah dan kalau badan usaha dibayar pemberi kerja,” ucapnya. Menurut Ismed, hal ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 19/2016 tentang perubahan kedua atas Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.

nah mari ringankan tunggakan anda dengan membayarnya secara rutin , BPJS Online kira sudah banyak jaringan pembayaran iuran BPJS kesehatan online yang tidak perlu repot – repot antri.

saran BPJS Online jika dirasa sudah berat membayar iuran bulanan akibat naik turunnya penghasilan sebaiknya segera mengajukan pindah sebagai peserta penerima bantuan ( PBI ) agar tidak terbebani iuran tentu melalui prosedur yang berlaku.

jangan biarkan berlama – lama menunggak karena semakin banyak menunggak iuran BPJS kesehatan anda semakin enggan membayarnya.

 

Yang di Cari:

  • protes bpjs
  • protes bpjs kesehatan

2 thoughts on “Besar Denda BPJS Kesehatan

  1. andre purnama

    Bpjs yg terhormat, saya selaku kepala keluarga merasa sangat memerlukan bpjs ini. Setelah saya coba mengikuti untuk beberapa bulan saya tidak dapat menyanggupi iuran bulanannya. Karena ekonomi saya sendiri merasa tidak mampu untuk melaksanakan iuran itu kembali. Bagaimana kiranya saya bisa kembali memperoleh bpjs dengan tanpa iuran. Apakah ada yg seperti itu, dan bagaimana dgn bpjs lama saya yg sudah 3 tahun lamanya tidak dibayar. Saya sangat bermohon atas bantuan bpjs ini, terimakasih

    Reply
    1. admin

      kepada pak andre purnama , silahkan menghubungi dinas sosial setempat untuk mengajukan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang iuarannya dari pemerintah dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. namun tetap harus melalui beberapa tahapan silahkan menanyakan langsung ke dinas terkait. terima kasih

      Reply
  2. Erwin Susanto

    12 bulan + 2% x 6 Bulan = Denda nya seakan2 pemilik kartu orang kaya semua kali ya.
    Andai keuangan rakyatmu baik seluruhnya, tidak akan terjadi keterlambatan atau tidak dibayar hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

    Gw aja 7 bln ga bayar. Kenapa ?? Semenjak gw denger dari pasien di beberapa Rs. (Terutama daerah cengkareng) dimana praktek Dokter sering datang telat. Dan operasi yang di lakukan terkadang gagal dan mengakibatkan kefatalan pada pasien (Harusnya sembuh atau membaik malah menjadi CACAT). Banyak yang bilang karena GRATIS, jadi Dokternya tidak dapat uang lah apa lah, dll.

    Urus terlebih dahulu SISTEM dan SDM yang bersangkutan pada BPJS -nya. Ketimbang di adakan DENDA.
    Ujung2nya di korupsi lagi nanti muncul di berita >_<.

    1. Antrian kelewat lama (Melayani 1 nomor bisa 6 – 20 menit).
    2. Cara kerja yang masih banyak yang tidak profesional.
    3. Pegawai yang melayani bagian BPJS rata-rata 2 – 5 orang. Sedangkan antrian PASTI di atas 100 orang / nomor. (Anak orang keburu mati).
    4. Pemberian obat-obatan yang kurang efektif pada penyakit yang di derita pasien (Mimpi kali ya, bayar murah mau dapat obat yang berkhasit dan bagus).
    5. Dalam 1 hari hanya di batasi dengan budget / anggaran dari pemerintah (150.000 /org/ hari) jika tidak salah.
    Jadi menyebabkan kesengsaraan penyakit yang di derita pasien. Kalau bisa selesai dalam 1 hari kenapa harus 10 hari baru selesai !

    6. Pelayanan untuk Dokter atau Suster di Rs. terkadang menyebalkan! Kalau si calon pasien ingin berobat dengan kartu BPJS, terkadang ada yang bilang KAMAR KOSONG. TANPA DI CEK TERLEBIH DAHULU. Gimana rasanya jika ada keluarga kalian atau orang yang kalian sayang datang ke Rs. dan hanya mempunyai kartu BPJS ini dan penyakitnya cukup parah dan harus segera mendapatkan perawatan dan penanganan. TAPI MALAH DI CUEKIN DAN DI JAWAB KAMAR KOSONG. (Masih ada beberapa Dokter dan Suster yang bersikap seperti itu, terutama di bagian IDG / UGD atau bahkan Resepsionis).

    Semoga tidak do korupsi dan BPJS menjadi lebih baik.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *