Author Archives: bpjs online

Penting! Perpres 82/2018 BPJS Kesehatan



BPJS Kesehatan baru saja merilis perubahan peraturan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
sehingga akhir tahun seluruh lini cabang BPJS Kesehatan mulai mensosialisasikan perubahan kebijakan tersebut baik ke pemangku kepentingan, provider , peserta hingga masyarakat umum.

Hal ini seperti yang disampaikan kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulung Agung  Indrina Damayanti seperti yang kami kutip dari halaman surya.co.id 

 


“Perubahan ini perlu diketahui para pemangku kepentingan, provider, peserta JKN KIS dan masyarakat pada umumnya,” terang Indrina, Jumat (14/12/2018).

Mulai 19 desember nanti Perpres yang di nilai lebih tegas dari perpres sebelumnya ini akan di berlakukan.

dikatakan lebih tegas dikarenakan  apabila ada peserta atau pemberi kerja tidak membayar iuran berjalan , maka 1 bulan berikutnya layanan akan langsung di hentikan.


“Jadi langsung seketika, bulan berikutnya kartunya tidak bisa digunakan. Untuk mengaktifkan kembali harus bayar tunggakan, plus iuran bulan berjalan,” tegas Indrina.

Sedangkan perihal peraturan tunggakan iuran 

dalam aturan sebelumnya peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar 12 bulan saja, namun tidak demikian untuk di peraturan baru dimana peserta wajib membayar tunggakan 24 bulan + iuran bulan berjalan.

Indrianapun berpesan agar peserta segera melunasi tunggakan yang sudah menahun sebelum tanggal 19 , karena cuma bayar 12 bulan saja.. lewat dari itu sudah dikenakan 24 bulan + bulan berjalan. 

sementara terkait bayi yang baru lahir ada kabar baik bagi peserta penerima bantuan iuran ( PBI ) , maka secara otomatis bayi tersebut di tetapkan sebagai peserta PBI juga.

Sedangkan jika bayi yang baru lahir dari peserta yang iurannya di bayarkan oleh pemerintah daerah , maka meyesuaikan kesepakatan yang di buat berupa Perjanjian Kerja Sama ( PKS ).

Secara umum bayi yang baru di lahirkan dari seorang peserta JKN – KIS wajib di daftarkan kepada BPJS Kesehatan paling telat 28 hari sejak dilahirkan. jika lewat maka akan dikenakan sanksi + iuran yang harus di bayar terhitung dari bulan awal kelahiran.


“Iuran kepesertaan bayi yang baru lahir, dibayarkan oleh peserta, atau perusahaan pemberi kerja,” imbuh Indrina.

Bayi yang dilahirkan dari ibu yang bukan peserta jaminan kesehatan, maka berlaku ketentuan pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Untuk pendaftaran bayi yang baru lahir, dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, dan NIK atau nomor Kartu Keluarga orang tua.

Selain itu ada Kartu Sejahtara yang mana berlaku selama tiga bulan, selama bayi yang baru lahir belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Nah sobat BPJS Online silahkan beritahukan artikel ini kepada teman , kerabat agar segera mengetahuinya.

Cair 3 Trilliun BPJS Kesehatan di audit


Kabar menggembirakan terdengar dari BPJS Kesehatan hal ini lantaran pemerintah telah mengucurkan suntikan dana sebesar 5,2 triliun.

Pada tahapan Kali ini pemerintah mengeluarkan dana nilainya lebih besar daripada talangan sebelumnya sebesar 4,6 triliun
Dimana pencairannya terbagi menjadi dua tahap 3 T kemudian sisanya 2,2 triliun beberapa hari kedepan.

Namun BPJS Kesehatan tidak boleh berbangga dulu karena ibu Sri Mulyani tidak serta merta begitu saja mencairkan dana talangan tersebut.

BPJS Kesehatan harus didampingi serta tetap dalam pengawasan BPKP ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ) yang akan melakukan proses audit selama masa pencairan termin kedua berlangsung.

Hal ini terkait hasil audit sebelumnya yang dilakukan BPKP pada september lalu yang mendapati BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sebesar 10,98 triliun.

Sehingga pemerintah dirasa perlu dan harus memberikan suntikan dana sejumlah tunggakan BPJS kesehatan ke rumah sakit rumah sakit seluruh Indonesia.

Meskipun demikian hingga saat ini pemerintah belum sepenuhnya mencairkan dana talangan sesuai hitungan dari pihak BPJS.

Hal ini terkait koreksi dari hasil audit BPKP serta komitmen perbaharuan kebijakan dan kolektivitas iuran peserta dari BPJS Kesehatan yang sangat diharapkan.

perihal wacana tahun depan pemerintah belum dapat menentukan dan menganggarkan besaran APBN yang harus disiapkan guna membantu keuangan BPJS Kesehatan, dengan adanya audit ini diharapkan pemerintah bisa menetapkan wajiban yang harus di siapkan pada tahun 2019 nanti.

 

Simak Juga Curhatan Oknum Dokter Akibat Tunggakan BPJS

Buka melalui aplikasi BPJS Online TV di playstore

oknum_dokter_curhat_BPJS

Yang di Cari:

  • aplikasi antrian online bpjs kab semarang

Alhamdulillah Pemerintah Kembali Gelontorkan 5,6 T untuk BPJS Kesehatan


Dana sebesar 5,6 trillun akan kembali di keluarkan pemerintah sebagai pemberian talangan atas defisit BPJS Kesehatan yang masih terjadi.


Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Fachmi Idris selaku direktur utama BPJS Kesehatan , menurutnya keputusan tersebut merupakan hasil dari rapat yang di gelar bersama kementrian keuangan , Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan pihak terkait lainnya perihal tunggakan – tunggakan yang belum di selesaikan oleh BPJS Kesehatan dengan rumah sakit yang bekerjasama.


“Jadi hasil review kedua yang baru bersifat sementara itu adalah sudah diputuskan pemerintah akan menyuntik lagi dana subsidi Rp 5,6 triliun. Jadi ini akan segera berproses untuk membayar tagihan rumah sakit yang jatuh tempo,” kata Fahmi seperti BPJS Online dilansir Surya.co.id, Senin (26/11/2018).

Fachmi menyebutkan bahwasannya review tersebut sebagai lanjutan dari yang pertama yang di hasilkan beberapa bulan lalu, dimana pada review pertama dana sebesar 4,9 T pemerintah cairkan pada bulan september lalu yang sudah di salurkan ke seluruh rumah sakit namun belum terlunasi secara keseluruhan.

Terkait proses pencairan suntikan ke-2 sebesar 5,9 T BPJS Kesehatan telah melayangkan surat ke Kementrian Keuangan sebagai proses administrasi yang harus dilengkapi.

Bila dana telah di cairkan BPJS Kesehatan akan meneruskan ke Rumah sakit – rumah sakit seluruh indonesia sebagai pembayaran tagihan yang selama ini menunggak, tentu saja hanya tunggakan yang sudah terverifikasi yang bisa di bayar.

“Kami mohon kepada rumah sakit untuk tetap melayani dengan baik. Komitmen ini komitmen kami bersama unuk tetap menjaga program ini tetap berkelanjutan,” tutur Fahmi.

Sementara ditanya soal kapan pastinya dana tersebut akan di cairkan kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan bahwa hal tersebut tidak akan lama.


“Betul, Insya Allah antara awal dan pertengahan Desember 2018. Yang jelas bukan akhir tahun,” kata Iqbal seperti dikutip dari Kontan.co.id

Untuk Mengatasi defist BPJS Kesehatan berencana mendatangi rumah – kerumah pesertanya yang menunggak iuran

Yang di Cari:

  • antri online bpjs kesehatan

BPJS Ngutang , Rumah Sakit Tumbang


ARSII (Asosiasi Rumah sakit Swasta Indonesia ) menyatakan jika saat ini sudah mulai kesulitan untuk menyediakan kebutuhan obat utamanya bagi peserta JKN-KIS hal ini karena selain pembayarannya yang terlalu kecil dan itupun kerap menunggak.


inilah mengapa judul artikel sengaja di buat sedikit dramatis supaya menggugah para penunggak iuran BPJS Kesehatan untuk segera melunasi tunggakannya. 

Bahkan menurut Sekjend ARSII Iing Ichsan Hanafi mengatakan jika rumah sakit sudah kesulitan memperoleh supply anti biotik.


“Datanya berbeda di tiap rumah sakit, tapi umumnya kita mulai kesulitan mendapat antibiotik. Beberapa produsen obat sudah mengunci (lock) sistemnya sehingga kita tidak bisa pesan, karena terlalu banyak tunggakan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ARSSI Iing Ichsan Hanafi seperti yang BPJS Online kutip dari detikHealth, Jumat (23/11/2018).

 Beberapa produsen obat telah mengenakan kebijakan Lock System , dimana harus seimbang antara jumlah pesanan dan jumlah pembayaran, dan setiap produsen obat memiliki kebijakan lock sistem masing – masing.

Oleh sebab itu untuk mencegah kelangkaan obat, Rumah Sakit mengambil kebijakan dengan beralih ke produsen lain yang menyediakan produk sejenis.

Menurutnya dana yang di gelontorkan pemerintah sebesar 4,9 trilliun dianggap masih jauh dari cukup lantaran dana tersebut harus di bagi – bagi untuk membayar farmasi dan tenaga medis ataupun operasional Rumah Sakit.

Ichsanpun tidak yakin masalah obat ini akan teratasi apabila defisit BPJS Kesehatan masih tetap berlanjut tanpa adanya kebijakan alternatif contoh saja dengan menaikkan premi iuran dan sumber dana talangan baru bagi BPJS Kesehatan.

Simak Juga: Capres Prabowo , BPJS Kesehatan Biangnya Hutang Rumah Sakit


Masih Terus defisit BPJS, Cukup Satu Periode



Polemik BPJS Kesehatan sepertinya tetap menjadi topik yang masih hangat menjadi pembicaraan bahkan baru-baru ini Tengah viral sebuah catatan berupa surat terbuka dari dokter cantik ditujukan untuk presiden Jokowi berikut isinya

Bekasi, 11 September 2018
Kepada Yth. Bapak Presiden Joko Widodo

yang merasakan ketidaknyamanan program JKN/BPJS-K:
Dokter dan Dokter Gigi
Perawat
Bidan
Faskes
Karyawab Faskes
Farmasi
Industri Alat Kesehatan
dan Usaha lain yang berhubungan langsung dalam penyelenggaraan. Masihkah Bapak tidak merasa harus peduli memperbaiki kekisruhan ini?

Kalau saya penasehat Bapak, saya akan lapor: Pak, ini darurat BPJS!

——–

Bekasi, 8 September 2018

Kepada Yth,
Bapak Presiden Joko Widodo

Pak,
apa Bapak tahu saat ini sedang ada permasalahan di bidang kesehatan?

Apa Bapak tau program JKN/BPJS-K membuat banyak ketidaknyamanan berbagai pihak masyarakat, tenaga kesehatan juga fasilitas kesehatan?

——–

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia

Kami para dokter dan tenaga Kesehatan lainnya memang tidak menghasilkan medali apalagi atraksi tontonan sehingga tidak menarik perhatian Bapak, bahkan untuk sekedar bertanya langsung.

Dok, pelayanan kesehatan gratis yang pemerintah bikin apakah berjalan dengan baik di lapangan? Apa sudah sesuai standart pelayanan yang seharusnya diterima rakyat? apa sudah standart profesi kedokteran? apa programnya sudah benar?

Apalagi untuk bertanya:

Ada masukkan dari masyarakat?
Ada masukkan dari dokter? karena kami yang menjalankan di lapangan.

Mungkin Bapak terlalu sibuk dengan berbagai permasalahan esehatan saat ini juga mungkin tidak terlalu menarik walau sudah membuat ketidaknyamanan berbagai pihak? sudah lebih dari 4 tahun. APakah bapak merasa prihatin?

ANDAI SAJA ADA; Asian Medical Games agar Bapak juga sedikit peduli pada kami.

-enozthezia


Surat Yang ternyata ditulis dokter cantik yang biasa disapa “eno” ini merupakan dokter spesialis yang bertugas di rumah Sakit Siloam dan memang kerap menyuarakan beragam kendala yang dirasakannya ketika bertugas.
Menurut Dokter Eno apabila tidak segera dilakukan sebuah tindakan perbaikan untuk mengatasi defisit maka akan semakin banyak pihak yang dirugikan.
Menaikkan besaran iuran atau premi asuransi bukan luar yang tepat dengan membebani masyarakat dan tenaga kesehatan yang berada di lapangan tidak akan menyelesaikan masalah.
Kementerian Kesehatan akhirnya mengundang dokter yonora untuk memaparkan pandangannya terkait defisit BPJS Kesehatan.



“Mau sampai kapan kita menalangi program ini? Rasanya cukup deh satu periode APBN. Saya sudah bilang sama BPJS, perbaiki,” kata dr eno.


Kalau dana tidak ada, hanya alokasinya saja bagaimana bisa dikerjakan? Program kesehatan kan punya porsi sendiri, ya bikinlah program yang paling masuk akal nggak usah banyak janji,” tambahnya


“Ini katanya program untuk membantu kesejahteraan rakyat yang tidak mampu, kok naikin premi jalan keluarnya? Kan nggak masuk akal. Uangnya nggak cukup, naikin premi. Kita sudah bilang programnya keliru jadi perbaiki, jangan bertahan,” ujarnya.


Terdapat dua poin penting yang ya tawarkan salah satunya ialah suri penyebab utama defisit anggaran tersebut sebelum ikan dana talangan.
Lebih lanjut menurutnya membuat sistem narasi secara online atas dan yang belanjakan sehingga masyarakat bisa ikut mengontrol atas pengeluaran biaya tersebut.


“Tadi saya paparannya usulan alternatif jalan keluar program perbaikan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)/BPJS, karena kita sudah mulai RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berikutnya. Kalau ini dipertahankan, susah. Sudah terlalu kisruh, masyarakat juga sudah mulai komplain,” kata dr Eno, demikian sapaan akrabnya, saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).


“Jangka pendeknya seperti ini, defisit kita ibaratkan seperti pendarahan. Ada beberapa tahap yang harus direncanakan. Jalan keluarnya bukan transfusi. Selama ini kan jalan keluar BPJS itu minta transfusi terus, talangan dana terus dari pemerintah, itu nggak bener,” tuturnya.

“Juga sistem pengaturan transparansi dan mencegah fraud semua pihak. Semua komponen yang termasuk di dalam BPJS ini harus dicek. Masyarakat dan Faskes (Fasilitas Kesehatan), dokter, perawat, nggak bisa macem-macem, BPJS dan pemerintah juga sehingga semua terkontrol,” tambahnya.


“Ini kan defisitnya keterlaluan, kalau yang namanya defisit yang direncanakan itu kurvanya tidak seperti ini yang naik terus. Kalau melihat tren defisitnya berarti programnya yang keliru, yang gagal,” tutupnya.



BPJS Kesehatan Lebih Baik dari Obama Care, Betul Kah ?


Tahun politik 2019 tinggal sejengkal lagi, tampaknya pertarungan antar 2 kubu tahun 2014 terulang kembali di tahun depan.

bahkan seakan tidak sabar menunggu hingga habis bulan, masing – masing kubu sudah saling sindir dan saling serang.

BPJS Kesehatan kembali ikut terseret kebawa – bawa dalam setiap topik pembicaraan para punggawa elit politik.

BPJS Kesehatan sendiri merupakan program pemerintah dimana siapapun yang memenangkan nanti BPJS akan mengikuti arahan atau kebijakan dari pemimpin tersebut.

untuk saat ini tentu saja BPJS Kesehatan mengikuti setiap langkah yang di ambil presiden jokowi sebagai nahkoda pemerintahan hingga periode 2014-2019.

contoh saja kebijakan pilih menaikkan iuran atau menundanya semua serta merta keputusan dari presiden. Bila tidak ingin menaikkan iuran tentu saja harus ada solusi lain guna menutup defisit.

setelah dalam artikel sebelumnya BPJS Online memuat statment dari Capres oposisi  Prabowo: Sekarang Saja Enggak Mampu Bayar Rumah Sakit,Bagaimana 5 Tahun Lagi ?

seperti pantun berbalas pihak dari partai pro pemerintah tidak setuju dengan pendapat tersebut. hal ini seperti yang di sampaikan politisi PDIP Hasto Kristiyanto yang mengklaim BPJS Kesehatan Era kepemimpinan Jokowi Lebih baik dari program serupa Obama care hal tersebut seperti yang BPJS Online kutip dari halaman viva.co.id

“Meskipun ada program dikritik luar biasa, tetapi dari kajiannya program BPJS mampu melebih program Obama Care yang ada di Amerika Serikat sana,” ujar Hasto di Jakarta, Sabtu malam, 17 November 2018.

Namun hasto juga tidak menampik jika dalam perjalanannya BPJS Kesehatan masih perlu banyak berbenah , hasto juga menyinggung program – program sosial lain seperti KIP ( kartu Indonesia Pintar ) , PKH ( Program Keluarga Harapan ) yang di nilai sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sementara itu di tempat terpisah Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN ) meminta agar pemerintah kembali menaikkan iuran sebagai antisipasi defisit

“Menurut saya, tidak akan terjadi defisit kalau pemerintah menetapkan tarif tinggi pada peserta BPJS Kesehatan. Sementara sekarang terjadi defisit, pemerintah tidak mau menutup. Itu tidak betul namanya,” tutur anggota DJSN, Ahmad Ansyori, di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 9 November 2018 seperti yang BPJS Online lansir dari halaman liputan6.com

Dalam kesempatan tersebut DJSN juga menyampaikan besaran kenaikan tarif iuran sebesar 36000 , namun jika pemerintah memilih tarif lebih rendah dari yang DJSN usulkan tersebut maka defisit anggaran akan tetap terjadi.


“Jadi, kita sudah mengingatkan kepada pemerintah boleh memilih menetapkan lebih rendah dengan pertimbangan sendiri. Konsekuensinya gunakan pasal 48 UU DJSN itu yaitu kalau terjadi kekurangan pendanaan, maka pemerintah harus menutupnya,” Tutup Ansyori.
 


Keluarga Korban Lion Air Segera Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan


Musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 dengan tujuan penerbangan jakarta – pangkalpinang menambah deretan panjang daftar jatuhnya pesawat di dunia aviasi indonesia.

bahkan akibat kejadian tersebut sejumlah orang mengalami traumati untuk bepergian menggunakan moda transportasi udara, tak jarang sebagaian dari mereka memilih menunda perjalanannya untuk beberapa hari kedepan hingga sanggup kembali naik pesawat.

Hal tersebut dikatakan wajar lantaran dalam kurun waktu yang selang satu tahun setelah Air Asia , Maskapai Lion Air mengalami musibah yang sama.

Persaingan bisnis penerbangan jenis Low Cost Carrier di tengarai menjadi faktor penyebab meningkatnya kecelakaan pesawat ,sehingga maskapai di tuding abai terhadap safety lantaran menekan biaya operasionalnya.

Menanggapi anggapan tersebut kementrian perhubungan akan mengkaji ulang tarif batas bawah agar di tentukan lebih hati – hati, secara yang terkena dampak langsung ialah konsumen.

Sementara itu BPJS Ketenagakerjaan akan segera menyalurkan santunan kepada keluarga korban kecelakaan pesawat lion air yang jatuh di kerawang.

hal tersebut seperti yang disampaikan direktur utama BPJS Ketenagakerjaan di sela – sela kegiatannya pendatanganan program desa jaminan sosial ketenagakerjaan di komplek pendopo Pemkab Demak, Kamis (8/11/2018).

“Besarnya yang kami bayarkan yaitu 48 x gaji per bulan. Makanya gaji yang dilaporkan harus sesuai,”ujarnya

namun musibah kecelakaan pesawat lion Air ini juga mengungkap beberapa fakta mencengangkan diantaranya perihal besaran gaji pilot yang terlapor di BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3,5 juta saja.

hal ini tentu saja berdampak pada besaran jumlah santunan yang akan di terima keluarga korban yang tidak sebesar jumlah gaji peserta saat masih hidup.

Jika pekerja hanya melaporkan gaji sebagian, maka BPJS akan menanggung sebagian biaya kecelakaan. Sementara sisanya akan ditanggung pemerintah daerah. Sehingga pekerja tidak akan dirugikan,” serunya.

Bahkan dia memberikan contoh, misal seorang pekerja yang bergaji Rp 10 juta perbulan hanya melaporkan Rp 5 juta perbulan, sehingga BPJS akan menanggung Rp 5 juta dikali 48 menjadi Rp 240 juta.

Maka jika dia meninggal akan mendapatkan santunan Rp 240 juta saja. Sementara kekurangannya akan dicover oleh pemerintah daerah, sehingga pekerja tidak dirugikan.

Nah untuk lebih jelas perihal mekanisme pencairan santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi keluarga korban pesawat lion Air JT 610 bisa tonton video siaran BPJS Online TV berikut yang kami lansir dari halaman youtube CNNINDONESIA


Yang di Cari:

  • www cara cek bpjs kesehatan com
  • Bpjs belum online antrian
  • Cara mengecek bpjs pre
  • cek iuran bpjs kesehatan ketenagakerjaan
  • download bpjs tki
  • Informasi tagian bpjs

BPJSTK Kembangkan Program Vokasional


Vokasional BPJS
Vokasional BPJS

BPJS Ketenagakerjaan kembangkan program vokasional guna meningkatkan produktivitas pekerja dan perushaan.

Program Vokasional sendiri ialah program meningkatkan kemampuan para Tenaga Kerja Indonesia dengan mengasah skilnya.

Hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah giat melakukan sosialisasi dengan menggandeng sejumlah pemangku kebijakan salah satunya di jawa timur dengan menggelar dialog bersama dengan membahas perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dialog yang di berikan tema “Meningkatkan Produktivitas Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja” tersebut, dikemas dalam bentuk Forum Bersama (Forbes) ini, menghadirkan perwakilan pengusaha dan staf perusaah seperti HRD.

Dalam kesempatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan mengutus Deputi Direktur Bidang Kebijakan Operasional Program BPJS Ketenagakerjaan, Endro Sucahyono. yang dalam kesempatannya mengatakan bila BPJS Ketenagakerjaan tengah mengeluarkan terobosan baru berupa program vokasional.

“Meskipun tenaga kerja itu secara pendidikan formilnya dia hanya SD, tidak masalah. Tapi yang penting punya ketrampilan. Ini yang kita kejar,” kata Endro disela-sela Dialog bersama perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (08/11/2018).

Endro juga menjelaskan bahwasannya posisi BPJS Ketenagakerjaan sebagai penghubung bagi para pencari tenaga kerja , pencari kerja sekaligus melatih ketrampilannya.

Sehingga tenaga kerja yang akan mengikuti program ini akan di upgrade kemampuannya dan akan di bantu terkait kompetensinya dalam bentuk sertifikasi.

“Harapannya pekerja-pekerja yang baru ini, atau mungkin sudah pernah bekerja ingin menaikan kompetensinya akan tersertifikasi dengan baik. Paling tidak ini menjadi salah satu langkah untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia,” imbuh Endro.

Jawa timur terpilih sebagai pilot project karena dianggap paling siap untuk melakukan penerapan program baru tersebut. yang mana nanti akan di gunakan percontohan untuk daerah – daerah lainnya.

“Jadi bentuknya ini masih percontohan. Kalau sudah bagus, nanti diimplementasikan dengan daerah lain dan tentunya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah tersebut. Jawa Timur paling siap kan garment, pariwisata, tapi mungkin daerah bisa jadi tambang, perkebunan, dan sebagainya,” ungkap dia

Bukan sekedar memberikan pelatihan saja , BPJS Ketenagakerjaan nantinya juga menjadi penyalur tenaga kerja hasil didikannya tersebut ke perusahaan – perusahaan yang membutuhkan

“Peminatnya ada, pencari kerjanya ada, kemampuannya kita poles di situ kita biayai, di situ nanti kita salurkan,” tutup Endro.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur, Dodo Suharto menambahkan, program vokasi ini akan diujicobakan secepatnya. Ketika program tersebut berjalan sukses, pemerintah bisa menganggarkan anggaran yang lebih besar di tahun depan untuk lebih memperluas cakupan program yang dijalankan.

Penyelenggaraan pertama program vokasi ini, BPJS Ketenagakerjaan akan menggandeng perusahaan yang bergerak di bidang garment, yakni PT. Era Cipta Prima (ECP),  Probolinggo. 

“Saat ini PT ECP sudah mempekerjakan 1.000 orang tenaga kerja, dan kita membantu PT ECP untuk merekrut tenaga kerja-tenaga kerja tambaha  di sekitarnya,” tegasnya seperti yang BPJS Online kutip dari halaman sindonews.com.

Capres Prabowo: Sekarang Saja Enggak Mampu Bayar Rumah Sakit,Bagaimana 5 Tahun Lagi ?


 Di tahun menjelang pilpress tahun 2019 yang semakin dekat gaung politik sudah sangat gencar sekali di suarakan dari berbagai partai politik peserta kontestasi.

Dari kubu pendukung petahana sudah mulai menyampaikan keberhasilan – keberhasilan dalam masa era kekuasaannya. sementara di kubu oposisi terus gencar mengkritisi kegagalan pencapaian program – program pemerintah.

sebenarnya sah – sah saja keduanya saling berlomba memperebutkan hati rakyat dengan segala cara yang dimiliki selama masih dalam batas kewajaran sesuai koridor yang ada.

BPJS Kesehatan yang terus menjadi sorotan tak luput menjadi sasaran kubu oposisi sebagai salah satu program pemerintah yang di anggap gagal. hal ini lantaran BPJS Kesehatan masih terus menanggung defisit keuangan meski sudah hampir empat tahun berjalan.


Seperti yang ungkapakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mempertanyakan jika saat ini saja enggak bisa bayar rumah sakit bagaimana lima tahun kedepan.

Kalau negara kita terus saja seperti ini lima tahun lagi, saya mau tanya, sekarang saja enggak bisa bayar rumah sakit, bagaimana nanti lima tahun lagi ? ujar Prabowo

demikian pernyataan tersebut disampaikan disela – sela pidatonya dalam rangka kunjungannya menghadiri deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) di GOR Soemantri, Minggu (4/11/2018) seperti yang BPJS Online kutip dari halaman kompas.com

lebih lanjut lagi ketua dewan pembina partai Gerindra juga menceritakan ihwal pertemuannya dengan seorang pengusaha rumah sakit di semarang yang mengeluhkan hutang pemerintah kepada rumah sakitnya sebesar 110 milliar.

Prabowo juga menghawatirkan jika kondisi tersebut berdampak di tolaknya orang yang mau berobat

Dia mengatakan kepada saya, ‘Pak Prabowo selama saya jadi pengusaha sudah 30 tahun, belum pernah keadaan separah sekarang’, imbuh Prabowo

Seperti dalam pemberitaan selama ini BPJS Kesehatan memang masih terus di ambang defisit , bahkan pencairan dana talangan dari pemerintah yang berjumlah 4,9 trilliunpun di anggap tidak mampu menutup tunggakan BPJS Kesehatan kepada Rumah sakit mitra-nya.

atas kejadian tersebut juga presiden jokowi di dalam pidatonya menegur terhadap kinerja BPJS Kesehatan melalui direktur utamanya Fachmi Idris dan mentri kesehatan nila Moeloek.

Simak Juga BPJS Online TV

Presiden Jokowi Tegur Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS


Ini Kendala Sistem Rujukan Online


Setelah melakukan uji coba sejak bulan agustus lalu BPJS Kesehatan akan menghentikan sistem rujukan online guna dilakukan evaluasi serta pencarian solusi terhadap dampak – dampak baru yang timbul atas penerapan sistem rujukan online.


Hasil uji coba tidak menututup ada sejumlah hal yang harus dibenahi,” kata Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arif dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (31/10).

dari serangkaian uji coba yang dilakukan taem BPJS Kesehatan menemukan sebuah dampak baru yakni pergeseran penumpukan pasien yang awalnya pada rumah sakit tipe A dan B kini justru yang menumpuk pada Rumah sakit type C dan D

Meski demikian terdapat sisi positif dari hasil ujicoba ini yakni para peserta BPJS Kesehatan sudah terbiasa memanfaatkan sistem rujuk online dan terbantu.

Misalnya terjadi penumpukan antrean pada beberapa rumah sakit kelas C dan D, akibat ada rumah sakit yang tidak sesuai dalam mengimput jadwal praktik dan kapasitas, tambahnya

Selain masalah pergeseran penumpukan peserta tersebut diatas , kendala lain yang di hadapi ialah ketidakcocokan antara mapping terhadap fasilitas kesehatan sehingga membuat peserta mengeluhkan karena harus berpindah – pindah RS.

untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut BPJS Kesehatan berencana merangkul semua stage holder diantaranya Kementrian Kesehatan , PD ID , PERSI , ADIKNES, ARSSI, ASKLIN dan ARSADA untuk bersama -sama mengawal perbaikan sistem rujukan online ini.

Sistem rujukan online memasuki fase transisi dan evaluasi yang direncanakan dilakukan selama satu bulan mulai di awal November ini. Selama masa transisi dan evaluasi ini, proses rujukan tetap dilakukan secara online, dengan menggunakan aplikask Pcare Vclaim dan HFIS yang terkoreksi secara online, kata Budi. seperti yang BPJS Online lansir dari halaman merdeka.com

 

di harapkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan guna perbaikan sistem rujuk online agar semakin sempurna dan kuat.

Yang di Cari:

  • pembukaan antrian online bpjs