Author Archives: contributor News

Marna yang berasal dari Medan Amplas mendatangi kantor BPJS Kesehatan yang terletak di Jalan Karya Medan.
Ia berharap bisa mendapatkan layanan dari petugas BPJS kesehatan, namun mereka harus kecewa lantaran antrian layanan yang dibatasi hanya 300 orang saja.

hal ini seperti yang BPJS online kutip dari Harian Medanbisnisdaily dimana sejumlah masyarakat harus membendung rasa kecewa dan kembali pulang setelah tak kunjung memperoleh nomor antrian yang lebih dulu habis.

meski sudah datang Sejak pagi seperti yang dilakukan salah seorang peserta asal daerah amplas tersebut. marna mengaku kecewa dan tidak habis pikir dengan pembatasan antrian itu.

“begitu sampai di kantor BPJS petugas sudah langsung menginformasikan jika nomor antrian telah habis padahal saya baru melakukan pembayaran di loket resmi namun diminta ke kantor BPJS Kesehatan karena di temukan jumlah tagihan lain tapi ketika saya datang antrian sudah habis”, Ungkap marna.

Marna ternyata tidak sendirian masih ada peserta lain yang juga kecewa dengan pelayanan tersebut salah satunya ialah Ari Pradana yang berasal dari kota Medan yang mengaku sudah berusaha sesegera mungkin tiba di kantor BPJS Kesehatan namun seperti halnya Marna ia juga tidak kebagian nomor antrian.

” kita ke sini bukan mau minta uang, mau bertanya mengenai adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan iuran. Karena bingung makanya kesini, tapi bukan kejelasan yang diterima malah kekesalan” ungkap ari.

Ari pun berharap kantor Pelayanan BPJS Kesehatan bisa diperbaiki jika memang didapati antrian yang panjang seharusnya petugas ditambah lagi.

sebagai seorang karyawan swasta cukup sulit jika harus bolak-balik datang ke BPJS Kesehatan tambahnya.

Sementara itu ditemui secara terpisah kepala BPJS Kesehatan cabang Utama Medan Bapak Sudarto menjelaskan bahwa kondisi ramainya antrian bukanlah kejadian rutin.

hal ini disebabkan pasca diberlakukannya peraturanbaru dimana pembayaran iuran harus satu keluarga. Sejak itulah kantor BPJS cabang Medan terus ramai dibanjiri peserta yang kebingungan atas kebijakan tersebut.

Perihal jumlah petugas yang ditempatkan hanya 2 orang saja Sudarto membantah hal tersebut karena menurutnya biasanya terdapat petugas lain yang juga melayani peserta Namun karena mereka sedang menjalankan tugas di pelayanan lain sehingga tidak bisa membantu seperti biasa.

Dan selain itu adanya gangguan jaringan memaksa BPJS Kesehatan kota Medan ini membatasi jumlah antrian sebanyak 300 saja.

pelayanan BPJS Kesehatan

Sementara itu di daerah Gowa ,pemerintah kabupaten setempat berencana mengajukan gugatan terhadap BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung.

setelah menjalani sesi rapat terakhir Pemda Gowa akan mendaftarkanGugatannya tersebut mahkamah Agung hal ini seperti yang disampaikan langsung oleh Bupati Gowa adnan purichta Ichsan kutip dari halaman rakyatku.com

“besok merupakan rapat terakhir sebelum diajukan dalam waktu dekat ini. Insya Allah minggu depan bisa diajukan” kata Adnan,
Hal senada Juga dikatakan Kabag. Humas pemda Gowa Andi Tenri jika materi gugatan kini dalam tahap perampungan dan Masih proses berkonsultasi dengan pihak kuasa hukum.

Seperti yang pernah BPJS online beritakan bahwa Bupati Gowa memang tidak sependapat dengan program pemerintah BPJS Kesehatan karena dirasa tidak sejalan dengan program kesehatan gratis yang diberikan pemerintah Gowa. digowa masyarakat cukup menunjukkan KTP dan KK sudah bisa berobat dengan pelayanan terbaik tanpa dipungut biaya sepeserpun .

sementara BPJS kesehatan banyak sekali aturan yang justru dianggap mempersulit masyarakat contoh saja kasus orang tua yang ingin menjual bayinya karena tidak mampu membayar tagihan Rumah Sakit sebesar 30 juta.

Padahal keluarga tersebut sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan hanya saja bayi yang baru saja dilahirkan baru didaftarkan sehingga harus menunggu masa aktif 14 Hari.sehingga tagihan perawatan si bayi tidak bisa di cover BPJS. hal ini menuai protes dari berbagai kalangan.

Dari kejadian-kejadian tersebut pemerintah Gowa sepakat melakukan gugatan ke MK atas pelayan buruk BPJS kesehatan.

menunggak-iuran

Defisit anggaran terus menghantui BPJS Kesehatan , berbagai upaya yang dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk tertib iuran rupanya belum juga membuahkan hasil.

berbagai cara telah di tempuh baik pemberian sangsi berupa denda 2% yang sempat di berlakukan hingga penonaktifan layanan tetap saja masyarakat masih ogah membayar iuran.

masyarakat sepertinya masih acuh terhadap dampak akibat minimnya kepatuhan terhadap pembayaran iuran jika terus terjadi tentu masyarakat sendiri yang akan di rugikan.

dari data yang BPJS Online peroleh tahun 2015 BPJS Kesehatan menglami pembelanjaan pelayanan kesehatan untuk peserta  hingga 16 trilliun , peserta mandiri yang di harapkan mampu memberikan pemasukan iuran sebesar 8 trilliun hanya menyumbang 4 trilliun. tentu kekurangan dana tersebut harus memperoleh suntikan dari pemerintah.

defisit anggaran tersebut tentu tidak ingin terulang kembali di tahun 2016 upaya – upaya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat di harapkan mampu menumbuhkan kesadaran tertib iuran peserta hingga 95%.

“Karena saat ini pada mau bayar kalau pas sakit aja, setelah sehat nggak bayar lagi,” ucap Bayu. Padahal, BPJS Kesehatan kata dia menanamkan nilai gotong royong kepada para pesertanya dalam kepatuhan membayar iuran. “Yang kaya bantu yang miskin, yang sehat bantu yang sakit.” ungkap Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi yang BPJS online kutip dari halaman tempo.co

jika peserta rajin membayar iuran maka secara otomatis defisit anggaran akan cenderung turun sehingga BPJS kesehatan tidak perlu mencari cara untuk mengurangi defisit.

hal ini perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat jika tetap defisit dengan terpaksa BPJS kesehatan akan menempuh beberapa cara seperti menaikkan iuran , mengurangi manfaat hingga meminta dana tambahan kepada pemerintah seperti tahun 2015 lalu.

namun jika semua tidak membuahkan hasil bisa saja program yang bermanfaat ini di hentikan lantaran tidak mampu membiayai operasionalnya.

oleh sebab itu mari kita tertib iuran karena jika iuran di naikkan peserta juga yang terkena dampaknya, dan bila pelayanan dikurangi akan seperti apa lagi wong yang ada saat ini saja masih di anggap kurang memuaskan.

untuk itu BPJS Online himbau mari kita dukung BPJS Kesehatan untuk tertib iuran supaya tidak berdampak buruk terhadap kualitas layanannya hingga yang terparah BPJS di Stopkita semua yang merugi.