Author Archives: admin

Tunggakan BPJSTK Ribuan Perusahaan Hingga 1,1 Trilliun



Biasanya yang sering di beritakan ialah BPJS Kesehatan baik dari sisi buruknya pelayanan hingga defisit anggaran yang hingga kini masih melanda.

Namun kali ini berita kurang sedap juga di hembuskan untuk BPJS Ketenagakerjaan.

BPJStk sering disingkat demikian tengah didera hampir 1,1 trilliun tunggakan iuran.

Dan tunggakan tersebut di akibatkan sekitar 2000 perusahaan di DKI tidak patuh membayar iuran.

Hal ini seperti yang di uatarakan deputi direktur BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Ahmad Hafiz pada saat menghadiri acara pembinaan perusahaan penunggak iuran BPJStk yang diadakan di kejaksaan tinggi DKI jakarta.

“Ya, bukan nakal lah, tidak patuh. Totalnya Rp1,1 Triliun tunggakan yang terjadi di DKI [Jakarta]. Dari awal 2015 kalau tidak salah,” ujar Hafiz seperti yang BPJS Online kutip dari halaman bisnis tempo.co.

Kepada perusahaan yang menunggak iuran akan di serahkan kepada ke kejaksaan tinggi dan kejaksaan negri untuk kemudian di berikan pengarahaan dan pembinaan namun bila masih tetap belum juga membayarkan iuran maka akan di proses secara hukum.

Dari jumlah keseluruhan 80 perusahaan yang telah di serahkan ke kejati hanya 64 saja yang hadir memenuhi undangan.

Dengan adanya upaya pembinaan tersebut hafiz berharap menjadi sarana bagi perusahan – perusahaan nakal untuk dapat membayar iurannya saat itu juga. Atai setidaknya mulai mengangsur secara bertahap.

“Bertahap kita serahkan ke Kejati DKI. Ada juga yang ke Kejari ya ada 2000 perusahaan. Kejati ada 80 perusahaan,” kata Hafiz.

Perusahaan – perusahaan penunggak iuran BPJS ketenagakerjaan terdapat 4 macam berdasarkan kepatuhannya

Yakni lancar , tersendat , ragu – ragu dan macet.

Nah yang masuk dari kategori macet inilah totalnya hampir separuhnya.

“Jadi pemerintah memang memberikan atensi yang luar biasa kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Kejati. Ayo kita buat kegiatan yang masif, tapi tetap smooth lah kita arahkan ke pembinaan,” tambahnya.

Pada saat bersamaan wakil kejati DKI jakarta Pathor menyampaikan bila perusahaan yg tidak taan akan terancam terkena sanksi. Namu menurut pathor kejati akan lebih mengedepankan pembinaan terlebih dahulu kepada perusahaan2 nakal tersebut.

“Bayangkan, sanksi administratif itu tidak gampang, tidak ringan. Dia akan tertutup izin usahanya, izin memasukkan tenaga kerjanya, banyak sekali, izin ikut tender juga, itu dia akan dibatasi,” tambah Pathor.

Perlu diketahui jika Kejati DKI sepanjang tahun 2018 telah menerima permohonan untuk dilakukan upaya penegakan hukum pada penunggak iuran BPJStk sebagai upaya yg harus di tegakkan selaku kuasa hukum BPJD ketenagakerjaan kanwil DKI.

Jumlah angka tunggakan beberapa perusahaan rata – rata di atas 50 juta hingga paling tinggi 1 milliar. Sehingga dengan kegiatan tersebut di harapkan dapat meminimalisir tunggakan dari para debitur BPJStk.

Yang di Cari:

  • cek tunggakan bjs kesehatan penerima upah
  • mnegecek bpjs
  • administrasi bpjs
  • http///daftar bpjs-kesehatan go id/bpjs-admin
  • e admin bpjs
  • daftar bpjs admin
  • https:daftar-bpjs kesehatan go id/bpjs-admin/
  • https:/daftar bpjs-kesehatan go id/bpjs-admin/
  • http;//daftar bpjs-kesehatan go id/bpjs-admin/
  • http //daftar bpjs-kesehatan go ig/bpjs-admin/
  • Daftar https: //career bpjd kesehatan urbanhire com
  • daftar bpjs-kesehatan go ig/bpjs-admin
  • admin bpjskesehatan go id
  • cek pelayanan kesehatan bpjs non perorangan
  • cek bpjs lewat web
  • Cara memeriksa bpjs
  • Bpjs kesehatan bagian admin
  • bpjs kesehata admib
  • admin kepesertaan bpjs
  • admin kepesertaan adalah

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Loh !


loker BPJS Kesehatan 2018

loker BPJS Kesehatan 2018

Meski tengah di dera kabar yang tidak mengenakkan utamanya perihal 3 kebijakan kontroversial yang di anggap tidak pro dengan rakyat, namun BPJS Kesehatan tetap yakin dengan keputusan tersebut.

nah sobat BPJS Online bagi yang memiliki latar belakang pendidikan hukum bisa mengikuti seleksi calon karyawan BPJS Kesehatan.

berikut kandidat yang di cari

Calon karyawan yang lolos akan di tempatkan tugaskan pada kantor dewan pengawas BPJS Kesehatan sebagai Komite / Tenaga Ahli ( Hukum ) .

 

Tipe Pekerjaan :  Contract
Job Industry:  Insurance
Job Function:  Legal
Pengalaman:  Manager / Senior Manager / Department Head
Pendidikan:  Master Degree / Post Graduate Degree
Description Pekerjaan
Komite/Tenaga Ahli akan bertugas sebagai pembantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan.

Persyaratan Umum:

  1. Usia maksimal 58 tahun.
  2. Mampu mengoperasikan komputer.
  3. Mampu berbahasa Inggris pasif dan aktif.

Persyaratan Khusus:

  1. Pendidikan S2/S3 di bidang Hukum.
  2. Berpengalaman membuat Produk Hukum atau sebagai legal drafter (UU, Peraturan, dll) (cantumkan dalam CV Anda).
  3. Memahami Konsep Asuransi Kesehatan Sosial.

Tahapan Seleksi:

  1. Pengumuman Penerimaan
  2. Pendaftaran
  3. Seleksi Administrasi
  4. Assessment dan tes MMPI
  5. Penulisan Makalah
  6. Presentasi dan Wawancara

Berkas Lamaran:

  1. Surat Lamaran;
  2. Curriculum Vitae/Data Riwayat Hidup;
  3. Pas Foto ukuran 4×6 berwarna;
  4. Copy KTP;
  5. Copy Ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh Universitas;
  6. Copy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Universitas;
  7. Copy Surat Referensi dari institusi/perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
  8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
  9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.

 

Seluruh berkas lamaran di-scan menjadi 1 (satu) file dan di-upload di bagian “resume”. Paling lambat tanggal 10 Agustus 2018 pkl. 17.00 WIB.

Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhan BPJS Kesehatan yang akan dihubungi melalui email/ telpon untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang di-input secara online dengan berkas lamaran yang di-upload oleh peserta, maka Panitia berhak mengugurkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Benefits

  1. Gaji
  2. Tunjangan kesejahteraan

Skills Requirements

  1. Menguasai bahasa Inggris
  2. Legal Drafter

Bagi sobat yang tertarik dan memenuhi persyaratan silahkan mengirimkan lamaran hanya melalui website resmi yang sudah di tunjuk BPJS Kesehatan dengan link berikut ini https://career-bpjs-kesehatan.urbanhire.com/

Kembali kami tegaskan BPJS Online hanya mempublikasin informasi lowongan BPJS Kesehatan , segala pertanyaan dan informasi lebih lengkap silahkan langsung menghubungi kontak yang terdapat di website https://career-bpjs-kesehatan.urbanhire.com/

BPJS Online tidak akan merespon segala pertanyaan tentang lowongan tersebut, Waspadai penipuan terhadap pihak – pihak yang memanfaatkan situasi dengan meminta sejumlah uang.

Proses rekrutmen BPJS Kesehatan tidak di pungut biaya !

 

Yang di Cari:

  • daftar bpjs-kesehatan/bpjs-admin
  • administrasi kepesertaan bpjs kesehatan
  • adminbpjs
  • http//daftar bpjs-kesehatan go id/bpjs-admin
  • administrasi bpjs kesehatan
  • admn bpj
  • admin kepesertaan
  • http//bpjs-kesehatan-admin
  • https://daftar bpjs-kesehatan go id/bpjs-admin/
  • www daftar bpjs-kesehatan/bpjs-admin
  • bpjs daftar admin
  • bpjs kesehatan ADMINISTRASI
  • bpjs kesehatan go id/bpjs-admin
  • bpjs-admin
  • bpjs-kesehatan go id 8080/bpjs-admin/
  • bpjs-kesehatan go id/bpjs-admin
  • admn bp
  • daftar bpjs kesehan bpjs admin
  • Administrasi BP
  • Admin kepesertaan bpjs kesehatan

Apakah Pemerintah Kembali Menambal Defisit BPJS ?


Srimulyani BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Srimulyani

Seperti yang di ketahui bersama hingga saat ini BPJS Kesehatan masih terus dilanda defisit dan pemerintah harus kembali turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

kepada wartawan menteri keuangan srimuyani mengatakan bahwa pemerintah memiliki wacana untuk mengucurkan sejumlah dana guna menambal defisit yang tengah di alami BPJS Kesehatan.

“Masih dilihat dan dihitung ya,” ungkap Srimulyani ketika dijumpai para awak media di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/8/2018) seperti yang BPJS Online kutip dari laman kompas.com

Namun menurut sejumlah informasi yang beredar di lingkup istana pemerintah akan menggelontorkan dana penambal defisit BPJS sejumlah 5 trilliun.

namun ketika para wartawan mencoba mengklarifikasinya dengan ibu srimulyani tetap belum bisa memberikan nominal yang pasti dan kebenaran atas kabar yang beredar tersebut.

Namun menurutnya meski pemerintah akan mengucurkan dana jumlahnya hanya sebagian , bukan keseluruhan dari jumlah defisit yang di dera BPJS Kesehatan.

“Sebagian akan kita (pemerintah) dan akan kita tambahkan. Tapi kita lihat hitungannya saja ya, karena masih belum ada,” Tambahnya lagi.

Jumlah defisit BPJS Kesehatan terus menigkat dari sebelumnya hanya 9 Trilliun di tahun 2017 , di tahun 2018 meningkat menjadi 11,2 Trilliun.

sementara itu pihak BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa terdapat 3 opsi untuk meningkatkan kapasitas keuangan BPJS , penyesuaian iuran , penyesuaian manfaat dan bantuan pemerintah.

Namun menurutnya presiden Jokowi tidak menggunakan opsi pertama dan kedua sehingga pemerintah akan mengucurkan bantuan guna menambal defisit tersebut.

“Yang diambil ya bantuan dana pemerintah. Yang penting kan balance ya. Bisa ditutupi dengan itu dan memang yang dibahas (opsi) yang ketiga,” ujar Irfan.

Sementara itu menurut Dirut BPJS Kesehatan pencairan dana tersebut akan di bahas secara teknis di tingkat rapat koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kamis (9/8/2018) mendatang.

“Karena (penambalan defisit BPJS) sudah bicara teknis, silahkan nanti dilihat saja rapat di hari Kamis besok. Yang penting saat ini bagaimana pelayanan masyarakat tidak berhenti dan tetap berjalan dengan baik,” imbuh Fachmi.

nah sobat BPJS Online , sepertinya pemerintah masih terus berupaya agar BPJS Kesehatan tetap terus melayani masyarakat sehingga kita sebagai peserta harus ikut membantu dengan terus membayar iuran secara rutin.

IDI angkat Bicara Perihal 3 Peraturan Baru BPJS Kesehatan


ikatan dokter indonesia

ikatan dokter indonesia

Dampak Kebijakan Baru BPJS Kesehatan yang membatasi layanan penyakit sebagai upaya penanggualangan defisit, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yakni nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018.yang mulai berlaku tanggal 21 Juli 2018 terkait maternity, pasien katarak, dan pelayanan rehab medik seperti yang pernah BPJS Online Bahas dalam artikel Polemik Layanan Fisioterapi dan Penarikan Petugas Verifikator

Keputusan ini langsung mendapat kecaman serta beragam respon dari berbagai kalangan salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ).

Menurut IDI aturan tersebut beresiko merugikan masyarakat dalam berbagai hal dan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.

hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh ketua umum PB IDI Prof. dr. Marsis SpOG seperti yang BPJS Online kutip dari halaman

viva.co.id

“Kami berpendapat implikasi penerapan Perdirjampel (Peraturan Dirjen Jaminan Pelayanan) BPJS Kesehatan No 2,3 Dan 5 Tahun 2018 akan merugikan. Karenanya perbaikan sistem pembayaran harus ditingkatkan,” ungkapnya di kantor IDI Menteng Jakarta Pusat, Kamis 2 Agustus 2018.

Dalam Perdirjampel BPJS Kesehatan no. 2, 3 dan 5 tahun 2018 tersebut berisi tentang beberapa poin,

  • Bayi baru lahir dengan kondisi sehat post operasi caesar maupun per vaginam dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan.
  • Penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota
  • Tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan).Menurut IDI hal itu sangat bertentangan karena semua kelahiran harus mendapatkan penanganan yang optimal karena bayi baru lahir berisiko tinggi mengalami sakit, cacat bahkan kematian. Selain itu, kebutaan katarak di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Perdirjampel nomor 2 dengan quota akan mengakibatkan angka kebutaan semakin meningkat.

“Kebutaan menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko cedera dalam melakukan aktivitas sehari-hari.”

Selain itu, ia menambahkan pasien yang hanya mendapat pelayanan rehabilitasi medik maksimal 2 kali per minggu akan dirugikan karena hal tersebut tidak sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi medik dan akibatnya hasil terapi tidak tercapai secara optimal dan kondisi disabilitas sulit teratasi.

“Semestinya defisit BPJS tidak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan,” tambahnya.

Lebih lanjut, IDI juga menginisiasi terbitnya peraturan presiden tentang iur/urun biaya sesuai amanah UU nomor 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Masyarakat berhak mendapatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sesuai perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 22 dan pasal 25 yaitu semua jenis penyakit di atas harusnya dijamin oleh BPJS Kesehatan.”

Namun melalui halaman resminya BPJS Kesehatan menyatakan bahwasannya 3 peraturan tersebut di ambil guna memastikan para peserta program JKN-KIS memperoleh jaminan kesehatan yang bermutu , efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keberlangsungan program JKN-KIS.

3 aturan JKN-KIS

3 aturan JKN-KIS

Nah menurut pendapat sobat BPJS Online mana yang benar , apakah harus tetap memberikan pelayanan sepenuhnya meskipun defisit anggaran terus terjadi yang mengarah kepada BPJS Kesehatan ini di anggap program gagal ? atau di kurangi pelayanan ?

memang sebuah dilema yang sulit , satu – satunya yang bisa anda lakukan ialah membayar iuran secara rutin guna meringankan beban defist BPJS Kesehatan serta menjaga agar program JKN-KIS tetap berlangsung.

Klarifikasi BPJS Soal Katarak ,Rehabilitasi Medika dan Bayi Lahir Sehat


katarak germas

katarak germas

Menjelang pilres 2019 suasana semakin memanas , manuver – manuver para elit politik semakin membuat persaingan semakin sengit.

hal ini juga sangat terasa imbasnya bagi badan usaha – badan usaha yang berada di bawah naungan pemerintah tak luput menjadi sasaran serangan black campaign.

seperti yang banyak beredar BPJS Kesehatan diserang isue dengan berita hoax yang di sebarkan secara berantai, untuk menepis isue tersebut silahkan simak klarifikasi dari BPJS Berikut.

 BPJS KESEHATAN TETAP JAMIN PELAYANAN KATARAK, REHABILITASI MEDIK DAN BAYI BARU LAHIR SEHAT

Jakarta (25/07/2018): Per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menegaskan berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan ini jangan disalah artikan bahwa penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut. Jadi tidak benar ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap 3 hal itu.

“Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” tegas Nopi.

Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan. Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

Lebih lanjut Nopi menjelaskan terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya. Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim diluar paket persalinan.

Terakhir, terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

“Perlu kami tekankan bahwa dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan akan tetap memastikan bahwa Peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, DJSN, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya. Implementasi Perdirjampelkes 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.

Informasi lebih lanjut :
Humas BPJS Kesehatan
[email protected]
BPJS Kesehatan Care Center 1500-400

Yang di Cari:

  • klarifikasi bpjs soal 3 lyanana yg akan ditarik
  • Web admin bpjs kesehatan
  • website admin bpjs kesehatan
  • admin bpjs kesehatan admin
  • klarifikasi bpjs tentang penyakit katarak
  • Perdirjampelkes Nomor 3 pdf

Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan


Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan

Kartu Digital BPJS Ketenagakerjaan

Apakah sobat BPJS Ketenagakerjaan pernah mengalami , sudah mendaftar dan membayar iuran namun kartu peserta tak kunjung datang meski sudah berbulan – bulan lamanya,

Kabar gembira bagi sobat BPJS Online semua ,ya

Era kartu digital hadir untuk para pekerja Indonesia. Selain Kekinian, Praktis dan Aman tentunya kartu digital juga akan semakin menunjang kemudahan pekerja dalam merasakan manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan keunggulan sebagai berikut :

1. Proses Cepat , Untuk mendapatkan kartu akan langsung dikirimkan melalui email peserta setelah terdaftar dan tidak perlu repot ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan mempermudah proses pengajuan klaim.
2. Menggunakan Teknologi terkini QR Code Sehingga Keamanan data peserta terjamin.
3. Informatif untuk melakukan cek saldo JHT, status kepesertaan dan data penting lainnya.
4. Fungsi Sama Persis Dengan Kartu Fisik yang dimiliki para peserta BPJS Ketenagakerjaan saat ini.
5. Kartu Digital sangat mudah diakses melalui aplikasi mobile BPJSTKU, SIPP Online dan website resmi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak perlu takut kartu hilang atau rusak.
6. Peserta menjadi lebih mudah merasakan berbagai macam manfaat lainnya saat bertransaksi di merchant yg bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan Kartu Digital berbagai macam manfaat dalam 1 Genggaman seperti :
1. 1 Kartu untuk 4 Program (JHT, JKK, JKM, & JP)
2. Mudah diakses melalui Aplikasi Mobile BPJSTKU
3. Sangat aman dengan adanya QR Code yang dapat menampilkan Data Peserta.
4. Aplikatif yang artinya dapat digunakan sebagai kartu diskon transaksi di merchant-merchant kerjasama BPJS Ketenagakerjaan.

Nah sobat BPJSTK tak perlu cemas lagi harus menunggu kartu sampai , karena sekarang instant setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran kartu akan dikirim via email dan bisa langsung di cek secara onlie via Aplikasi , atau website.

 

Yang di Cari:

  • kartu digital bpjs ketenagakerjaan
  • cara cetak kartu digital bpjs ketenagakerjaan
  • Kartu digital bpjs
  • cetak kartu digital bpjs ketenagakerjaan
  • cetak kartu bpjstku
  • cara cetak kartu bpjs ketenagakerjaan digital
  • kartu digital bpjstk
  • cara cetak kartu bpjs ketenagakerjaan secara online
  • kartu BPJS ketenagakerjaan digital
  • cetak kartu bpjstk online
  • kartu elektronik bpjs ketenagakerjaan
  • kartu bpjs digital
  • Apakah bisa mencairkan bpjs menggunakan kartu bpjs elektronik?
  • cara mencetak kartu bpjs ketenagakerjaan digital
  • kartu bpjs tk
  • kartu BPJS JHT elektronik sama dengan yang dicetak
  • fungsi kartu bpjs digital
  • bpjs ketenagakerjaan kartu digital
  • bisa tidak klaim bpjs dengan kartu digital
  • gambar belakang kartu bpjs ketenagakerjaan

Sistem Rujukan Online BPJS Kesehatan


contoh surat rujukan bpjs

contoh surat rujukan bpjs

Menginjak usia yang ke-50 tahun perjalanan BPJS mulai dari ASKES bertransformasi menjadi BPJS kesehatan , Tetap saja semngat untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pesertanya tak pernah surut.

Hal ini terbukti dengan baru saja dikembangkan sistem rujukan online, yang mana melalui aplikasi berbasis online ini nantinya di harapkan dapat memangkas proses antrian panjang yang selama ini masih terjadi.

Dengan sistem ini tentu saja antara Faskes Tingkat Pertama ( Faskes tk1) dengan Faskes Tk 2 harus saling terkoneksi data antara satu dengan lainnya.

“Sistem rujukan secara online itu dari fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) atau RS,” kata Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer, Dwi Martiningsih, dalam diskusi bertajuk Rujukan Zaman Now, di Jakarta, Selasa (26/6). seperti yang BPJS Online kutip dari halaman mediaindonesia.com

Proses panjang yang selama ini harus di lalui bagi setiap peserta yang ingin mendapatkan pelayanan di harapkan dapat terkurangi , yang mana biasanya pertama kali ke pemeriksaan di faskes tingkat primer, kedua, antrean saat dirujuk dari FKTP ke RS, lalu ke poliklinik RS, dan terakhir antrean untuk mendapatkan obat.

“Penumpukan antrean umumnya terjadi pada proses kedua. Padahal, itu murni administratif. Dengan rujukan sistem online, petugas di RS tidak perlu memasukkan data-data pasien lagi, tapi hanya memasukkan nomor rujukan pasien dari faskes tingkat pertama,” tambah Dwi Martiningsih.

Melalui sistem yang di sebut Health Facilities Information System ( HFIS ) yang akan menghubungkan seluruh fasilitas kesehatan serta memberikan informasi detail terkait profil Faskes Primier dan Faskes Tingkat Rujukan.

Meski sudah mulai di aplikasikan sejak 21 juni lalu , kendala infrastruktur jaringan antar faskes masih menjadi kendala utama.

dari total FKTP 20.975 yang telah menjadi rekanan baru 18.737 yang terkoneksi dan siap menerapkan sistem rujukan online ini.

Bagi BPJS Online sendiri ini merupakan bagian langkah cerdas untuk menjadi jalan keluar banyaknya antrian yang terjadi selama ini. dengan aplikasi ini tentu akan sangat membantu.

Bagi anda yang faskes tk1 belum mendukung layanan Rujuk Online , ya harus bersabar dengan menggunakan form manual seperti berikut

blangko-rujukan-bpjs

Yang di Cari:

  • aplikasi rujukan online bpjs
  • cek rujukan bpjs online
  • cara daftar rujukan online bpjs kesehatan
  • https://www bpjs-online com/sistem-rujukan-online-bpjs-kesehatan/
  • cara bikin rujukan online
  • Bpjs kesehatan o
  • cek rujukan online bpjs
  • buat rujukan online
  • Cara cek rujuk
  • cara mencari rujukan bpjs online
  • cek rujuk online
  • bpjs rujukan olnline
  • cara cek rujukan bpjs online
  • bagaimana cara membuat rujukan online
  • form aplikasi rujukan on line bpjs
  • cara mengambil rujukan online
  • prosedur rujukan online bpjs
  • contoh rujukan bpjs online
  • cara cek rujukan online bpjs
  • prosedur daftar online pasien rujukan bpjs

Email Pengingat Tagihan BPJS Kesehatan


tagihan tokopedia

email pengingat tagihan

Seorang peserta BPJS Kesehatan melalui email menanyakan kepada BPJS Online perihal adanya email notifikasi dari salah satu marketplace bahwasannya nama peserta xxxx nomor VA xxxx  tagihan BPJS Kamu sudah jatuh tempo pada tanggal 10 yuk segera bayar tagihan BPJS di bla bla.

beliau merasa kaget sebab tanggal 1 sudah membayar tagihannya dan di cek pada website BPJS status sudah terbayar, namun kenapa masih menerima email dari marketplace tersebut.

Data kami samarkan guna kepentingan privasi pengirim email pertanyaan, bagi anda yang memiliki pertanyaan bisa dikirimkan melalui kolom komentar maupun form yang sudah di sediakan.

Jawab :

Menurut team analisa BPJS Online email tersebut merupakan sistem marketing berupa email blaster yang dimiliki mallonline tersebut sebagai bagian strategi pemasaran , memanfaatkan history transaksi yang pernah terjadi antara anda dengan pihak merchant.

menurut ahli BPJS Online bukan hanya ibu saja yang menerima email pemberitahuan tersebut namaun seluruh pelanggan yang pernah melakukan pembayaran tagihan BPJS akan mendapat email tersebut.

saran kami silahkan cek tagihan BPJS melalui website BPJS Kesehatan jika hasilnya sudah terbayar sebaiknya email tersebut di abaikan.

jika masih ragu atas jawaban ini bisa melakukan croscek langsung melalui call center BPJS Kesehatan atau pihak marketplace.

 

 

 

 

Yang di Cari:

  • email pengingat bpjs
  • admin bpjs com
  • pemberitahuan bpjs
  • cara untuk mendapatkan pemberitahuan bpjs kesehatan lewat email
  • cek bpjs kesehatan lewat email
  • notivikasi pembayaran bpjs lewat email
  • pengingat bayar bpjs
  • tagihan bpjs kesehatan lewat email
  • _telah mendapatkan pemberitabua dari bpjs

Kena PHK Bagimana Nasib Iuran BPJS BPU


peserta penerima upah bpjs

peserta penerima upah bpjs kesehatan

Untuk Kali ini BPJS Online kembali mengambil secara acak dari total 942 komentar unread berisi pertanyaan yang di tujukan ke admin ,Maaf admin belum Bisa Membalas Keseluruhan lantaran beberapa pertanyan sudah pernah kita bahas dalam artikel sebelumnya.

silahkan memanfaatkan kolom pencarian pada widgetbar di samping untuk mencari topik – topik jawaban yang anda butuhkan.

Antusiasme ini tentu saja sangat BPJS Online apresiasi, menjadi bekal semangat seluruh team untuk terus kerja keras dan berupaya menghadirkan bahasan – bahasan tentang BPJS selengkap mungkin.

Empat tahun berusaha mengudara berjuan untuk menjadi pusat info seputar BPJS Terlengkap sepertinya menjadikan BPJS Online menjadi yang terdepan.

Kembali perihal pertanyaan dari salah satu pengunjung yang menceritakan perihal bagaimana cara melanjutkan status kepesertaanya sebagai peserta PPU ( Peserta Penerima Upah ) namun tidak dijelaskan lebih lengkap lagi namun BPJS Online hargai privasi sdr.

inti dari pertanyaan tersebut ialah ketika seseorang telah berhenti dari sebuah perusahaan , bisa akibat PHK atau habis kontrak lantas apa yang bisa dilakukan untuk melanjutkan kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut.

Tentunya setelah kita resign tidak mau merepotkan perusahaan lagi meski sekedar mengurus BPJS kita.

Secara umum BPJS Kesehatan membolehkan peserta yang telah berhenti kerja untuk melanjutkan kepesertaanya menjadi peserta mandiri.

untuk prosesnya bisa dilakukan melalui kantor BPJS Kes terdekat dengan membawa kelengkapan doumen seperti KK , KTP dan jika ingin menjadi peserta kelas I dan II di tambah membawa buku tabungan BNI atau mandiri.

setelah itu anda diwajibkan membayar iuran secara rutin tiap bulannya agar status kepesertaanya selalu aktif dan sewaktu – waktu bisa di pakai manfaatnya

 

Yang di Cari:

  • Jika bpjs bpu tidak menjutkan