Belum Akreditasi Belasan RS Tak Layani BPJS Lagi

Diposting pada

Awal tahun sepertinya menjadi momen yang tak pernah surut dengan pemberitaan BPJS Kesehatan.

Setelah pada beberapa bulan sebelumnya publik heboh terkait defisit anggaran yang masih melilit BPJS , hingga muncul kabar hoaks terkait saksi bagi peserta yang menunggak iuran kini masyarakat kembali dikejutkan soal banyaknya RS yang sebelumnya melayani pasien BPJS kini tidak lagi.


Artikel Terkait (70% warga jakarta sudah BPJS Kamu kapan ?)

hal ini tentu saja menimbukan ragam rumor di masyarakat , banyak yang menduga ini terkait defisit yang di hadapi Badan Sosial ini.

Berikut Jumlah Faskes yang hingga saat ini masih memberikan layanan terhadap peserta BPJS Kesehatan.

Faskes Tingkat Pertama Peserta BPJS Kesehatan terdiri dari :

  • 6.432 puskesmas
  • 3.499 puskesmas rinap
  • 5.326 dokter praktek
  • 1.194 dokter gigi
  • 4.548 klinik pratama
  • 635 klinik TNI
  • 558 klinik Polri
  • 26 RS D Pratama

Faskes Rujukan Peserta BPJS Kesehatan meliputi :

  • 19 RS Tipe A
  • 170 RS Tipe B
  • 350 RS Tipe C
  • 171 RS Tipe D
  • 1.307 RS swasta
  • 139 RS TNI/Polri
  • 279 RS Khusus
  • 236 Klinik Utama

Tak tanggung – tanggung berikut rincian jumlah faskes yang telah pustus kontrak dengan BPJS Kesehatan.

Ini Daftar Sejumlah Rumah Sakit yang Putus Kerjasama dengan BPJS



menanggapi polemik yang beredar di masyarakat terkait banyaknya Faskes yang sudah tidak melayani peserta BPJS , melalui kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengadakan jumpa pers guna meluruskan kabar yang simpang siur di masyarakat.



“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut agar dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, seperti yang BPJS Online lansir dari halaman cnbcindonesia.com 

Sertifikasi akreditasi merupakan indikator bagi sebuah Rumah sakit atau Fasilitas kesehatan atas mutu layanan yang di berikan. BPJS Kesehatan hanya ingin menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional dimana 
Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) .




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *