BPJS Alami Permasalahan Defisit, Pemerintah Diminta Membuka Hasil Audit

Diposting pada

Pemerintah Indonesia dirundung masalah lagi terkait dengan masih sering terjadi defisit anggaran bPJS Kesehatan, defisit yang terus terjadi dari tahun ke tahun membuat masyarakat sehingga menuntut untuk dilakukan penelitian.
Tindakan tersebut dinilai kurang bijak lantaran hasil audit BPJS Kesehatan hingga saat ini tidak pernah publikasikan.


Artikel Terkait (Cara Mendaftar BPJS Peserta Perorangan (Mandiri))
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

Asisten Peneliti Lokataru Foundation Fian Aladrus mengatakan bahwa sampai saat ini masyarakat belum bisa mengakses tentang hasil audit investigative yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BPJS Kesehatan. Di sisi lain hasil audit tersebut menunjukan permasalahan pada BPJS Kesehatan yang patut untuk diselesaikan.

Menurut alfian Alaydrus yang saat ini merupakan asisten peneliti lokataru Foundation mengatakan bahwa sekarang BPKP badan pengawasan keuangan dan pembangunan belum juga membuka hasil audit terhadap BPJS Kesehatan secara umum.
Hal ini tentu sangat disayangkan sebagai lembaga publik seharusnya ada keterbukaan data sehingga segala permasalahan yang menyebabkan BPJS Kesehatan devisit bisa dicari bersama-sama penyebabnya.

“Padahal disitu (hasil audit BPKP) jelas disebutkan ada tindakan fraud, tata kelola administrasi yang buruk, kecurangan oleh oknum rumah sakit, itu kan kita tidak pernah mendengar narasi itu dari pemerintah. Yang dibebankan kesalahan selalu warga yang tidak tertib bayar,” kata Fian seperti yang di lansir dari halaman Bisnis.com, Senin( 22/6/2020).

Alfian juga menambahkan jika isu defisit pada lembaga sosial kini menjadi topik hangat yang ramai di bicarakan.
Meski penyebab utama Masih pada besarnya tunggakan iuran terjadi hampir sebagian peserta dimana tidak membayar iuran sesuai perhitungan aktuaria.
Namun meski demikian alfian tetap beranggapan bawa untuk menyelesaikan masalah defisit tidak tepat dengan menaikkan besaran iuran.

“Hasil audit itu sebetulnya hanya ringkasan, jadi ini sudah ringkasan, tidak disampaikan juga kepada publik, dan sayangnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga mengabulkan permohonan bahwa hasil audit BPKP (terhadap BPJS Kesehatan) bukan merupakan informasi publik,” katamya.

Fian menilai bahwa masyarakat perlu tahu akan hasil audit BPJS Kesehatan dikarenakan ia adalah badan hukum publik,sehingga segala informasi dapat dapat diketahui dengan layak.Masyarakat pun diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar rutin anggaran, sehingga dengan adanya asset tersebut dapat menjadikan masyarakat sebagai pemilik dari BPJS Kesehatan.

Lokataru Foundation juga sudah memberikan peringatan kepada BPJS Kesehatan agar bersedia membuka hasil audit yang dilakukan oleh BPKP kepada umum.
Maka petisi yang bertajuk kenapa hasil audit BPJS Kesehatan ditutupi? Rakyat perlu tahu hingga kini telah ditandatangani hampir 22.000 orang.
Lokataru foundation berharap dengan adanya peringatan tersebut bPJS Kesehatan bisa berbenah dan mulai melakukan transparansi data sehingga tidak menimbulkan asumsi yang negatif atas permasalahan devisit BPJS Kesehatan.

Menurutnya lagi pemerintah seringkali bertindak curang atas program JKN yang hanya 1% dari keseluruhan defisit yang dialami di akhir tahun 19 dengan 15,5 triliun. Namun pendapat tersebut semestinya disertai data yang konkrit dengan membuka hasil audit BPKP agar bisa di akses masyarakat luas.
ia juga menilai jika masyarakat memiliki hak untuk tahu BPJS Kesehatan merupakan lembaga publik sehingga dengan adanya akses tersebut dapat dijadikan masyarakat menjadi merasa memiliki atau bagian dari BPJS Kesehatan.

“Penutupan akses dokumen hasil audit adalah bukti tak terbantahkan dari penyelenggaraan Negara yang kian jauh dari asas transparasi, partisipasi public, dan penghormatan terhadap hak hak warga,” kata Fian.

Tinggalkan Balasan