BPJS Kesehatan digugat Bupati se Indonesia

By | 6 Mei 2016

bpjs kesehatan digugat

bpjs kesehatan digugat

Kabar Mengejutkan datang dari Bupati Goa Adnan Purichta Ichsan YL yang sudah lama menolak kehadiran BPJS Kesehatan di wilayah kerjanya. hal ini lantaran pelayanan BPJS Kesehatan di daerah Goa khususnya sangat buruk. seakan tak putus asa ia pun kemudian mencari dukungan dari para kepala daerah di seluruh indonesia dalam Forum APKASI di jakarta.

usahanya tak sia – sia karean usulan yang di sampaikan Adnan di setujui oleh peserta forum dan di bahas lebih lanjut atas rencana BPJS Kesehatan di gugat .

BPJS Kesehatan digugat lantaran adanya indikasi pelanggaran terhadap pasal UUD 45 karena adanya pungutan iuran bulanan bagi peserta. ini lah yang memberatkan masyarakat serta mengkebiri hak untuk memperoleh kesehatan yang layak lebih baik dari BPJS Kesehatan.

Jika dahulu sebelum BPJS Kesehatan di wajibkan, masyarakat goa dapat berobat gratis hanya dengan KTP ataupun KK sudah bisa memperoleh pelayanan maksimal.

APKASI Mendukung BPJS Kesehatan digugat

“Sudah kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bukan menambah beban masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas adnan.

ads

Atas dasar ini lah adnan mendalami untuk melakukan uji materi ke MK dengan beberapa tim hukum forum APKASI.


Artikel Terkait (Lowongan pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan Resmi 2017)

dan kebetulan juga telah hadir dalam forum Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Agus Hadian Rahim.

Mengingatkan kembali UUD 45 dalam pasal 28H yang mengatur beberapa hak asasi manusia dalam memperoleh Kesehatan berikut bunyinya:


  1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
  2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
  3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

Kemudian dalam pasal 34 dijelaskan atas kewajiban negara untuk melaksanakan amanah tersebut.

  1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
  2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
  3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Menurut BPJS Online jaminan sosial merupakan hak dari masing – masing individu sehingga pemerintah berkewajiban membangun sebuah sistem untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

Kabar lain:   Menggugat BPJS !

reff: suara.com

Yang di Cari:

  • Bpjs digugat

0 thoughts on “Komplotan Penipu JHT BPJS Ketenagakerjaan

  1. Taswono

    Saya sudah daftar bulan oktober… tapi sampai sekarang belum dapat no pirtualnya
    Apa saya harus daftar lagi

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *