BPJS Kesehatan Lebih Baik dari Obama Care, Betul Kah ?

By | 18 November 2018

Tahun politik 2019 tinggal sejengkal lagi, tampaknya pertarungan antar 2 kubu tahun 2014 terulang kembali di tahun depan.

bahkan seakan tidak sabar menunggu hingga habis bulan, masing – masing kubu sudah saling sindir dan saling serang.

BPJS Kesehatan kembali ikut terseret kebawa – bawa dalam setiap topik pembicaraan para punggawa elit politik.

BPJS Kesehatan sendiri merupakan program pemerintah dimana siapapun yang memenangkan nanti BPJS akan mengikuti arahan atau kebijakan dari pemimpin tersebut.

ads

untuk saat ini tentu saja BPJS Kesehatan mengikuti setiap langkah yang di ambil presiden jokowi sebagai nahkoda pemerintahan hingga periode 2014-2019.

contoh saja kebijakan pilih menaikkan iuran atau menundanya semua serta merta keputusan dari presiden. Bila tidak ingin menaikkan iuran tentu saja harus ada solusi lain guna menutup defisit.


Artikel Terkait (Kembali viral Rumah Sakit BPJS Tak Antar Pasien Meninggal)

setelah dalam artikel sebelumnya BPJS Online memuat statment dari Capres oposisi  Prabowo: Sekarang Saja Enggak Mampu Bayar Rumah Sakit,Bagaimana 5 Tahun Lagi ?


seperti pantun berbalas pihak dari partai pro pemerintah tidak setuju dengan pendapat tersebut. hal ini seperti yang di sampaikan politisi PDIP Hasto Kristiyanto yang mengklaim BPJS Kesehatan Era kepemimpinan Jokowi Lebih baik dari program serupa Obama care hal tersebut seperti yang BPJS Online kutip dari halaman viva.co.id

“Meskipun ada program dikritik luar biasa, tetapi dari kajiannya program BPJS mampu melebih program Obama Care yang ada di Amerika Serikat sana,” ujar Hasto di Jakarta, Sabtu malam, 17 November 2018.

Namun hasto juga tidak menampik jika dalam perjalanannya BPJS Kesehatan masih perlu banyak berbenah , hasto juga menyinggung program – program sosial lain seperti KIP ( kartu Indonesia Pintar ) , PKH ( Program Keluarga Harapan ) yang di nilai sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sementara itu di tempat terpisah Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN ) meminta agar pemerintah kembali menaikkan iuran sebagai antisipasi defisit

“Menurut saya, tidak akan terjadi defisit kalau pemerintah menetapkan tarif tinggi pada peserta BPJS Kesehatan. Sementara sekarang terjadi defisit, pemerintah tidak mau menutup. Itu tidak betul namanya,” tutur anggota DJSN, Ahmad Ansyori, di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 9 November 2018 seperti yang BPJS Online lansir dari halaman liputan6.com

Dalam kesempatan tersebut DJSN juga menyampaikan besaran kenaikan tarif iuran sebesar 36000 , namun jika pemerintah memilih tarif lebih rendah dari yang DJSN usulkan tersebut maka defisit anggaran akan tetap terjadi.


“Jadi, kita sudah mengingatkan kepada pemerintah boleh memilih menetapkan lebih rendah dengan pertimbangan sendiri. Konsekuensinya gunakan pasal 48 UU DJSN itu yaitu kalau terjadi kekurangan pendanaan, maka pemerintah harus menutupnya,” Tutup Ansyori.
 


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *