BPJS Kesehatan Melanggar HAM ? itop reptianto

By | 14 Agustus 2016

itop reptianto bpjs kesehatan

itop reptianto bpjs kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS Kesehatan ) di duga telah melakukan sejumlah pelanggaran kepada mantan karyawannya. Itop Reptianto ya mantan karyawan PT.Askes yang kini telah bermetamorfosa menjadi BPJS Kesehatan berjuang mati – matian menuntut keadilan atas hak -haknya sebagai karyawan BUMN tersebut.

Seperti kita ketahui itop sempat ramai di bicarakan sejak 2011 lalu lantaran kasus perseteruannya dengan mantan perusahaannya tempat ia bekerja tersebut yakni BPJS Kesehatan, Itop yang di pecat secara sepihak memilih menempuh jalur hukum untuk memperoleh hak Рhaknya.

itop yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Korpri Askes melakukan tindakan bolos lantaran meminta tunjangan jabatan yang tak kunjung diberikan oleh perusahaan tersebut. padahal tunjangan yang ia minta belum termasuk tunjangan jabatan fungsional.

itopun memposting surat hasil keputusan MA tersebut melalui website lapor.go.id yang di kelola unit kerja kepresidenan dan di respon langsung oleh BPJS Kesehatan.

ads

berikut link selengkapnya Laporan itop Laporan itop

dari pemahaman BPJS online sepertinya kedua belah pihak kekeh dengan pendapat masing – masing , saudara itop menuntut BPJS Kesehatan segera melaksanakan hasil putusan MA yang kira – kira isinya seperti yang disampaikan kuasa hukumnya sebagai berikut


Artikel Terkait (Bayi membatu usia 37 tahun di operasi dengan BPJS)

“Intinya membayarkan tunjangan jabatan selama Itop menjabat sekretaris Korpri unit PT Askes dan memerintahkan BPJS Kesehatan untuk mempekerjakan Itop kembali ke posisi serendah rendahnya setara eselon II,”


BPJS Kesehatan juga telah melakukan pelanggaran HAM, pelanggaran Kepmenaker; Per.04/Men/1994, Pelanggaran UU Ketenagakerjaan, Pelanggaran terhadap sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, pelanggaran terhadap UUD 1945, Perubahan Pasal 33 ayat (2), Pasal 28 D ayat 1 dan 2) dan Pasal 28 H ayat (3),” ungkap salah satu kuasa hukum saudara itop reptianto Neshawaty Arsyad.

dengan adanya pelanggaran tersebut team kuasa hukum itop berinisiatif melaporkan perusahaan plat merah ini ke bareskrim mabes polri, hal ini di benarkan oleh mabes polri bahwa berkas laporan saudara itop telah di terima dengan laporan nomor TBL/570/VIII/2016.

dengan adanya pelaporan tersebut peseteruan kedua belah pihak sepertinya semakin memanas dan pihak BPJS Kesehatan sendiri belum merespon atas pelaporan yang dilakukan sdr itop reptianto tersebut.

BPJS Kesehatan masih berpegang teguh bahwasannya dengan telah diterimanya uang pisah jauh hari sebelum adanya putusan MA tersebut ,BPJS Kesehatan menganggap hubungan kedua belah pihak sdr.itop dengan BPJS kesehatan telah berakhir.

dan BPJS Kesehatan juga merasa tidak membangkang atau melanggar hukum sesuai berita acara teguran/aanmaning dari pengadilan negeri jakarta pusat tertanggal nomor 078/2013.Eks tanggal 10 Desember 2013 atas permohonan eksekusi oleh yang bersangkutan.

sepertinya kasus ini masih terus berjalan , kita tidak tahu bagaimana hasilnya nanti kita serahkan proses hukumnya pada pihak – pihak terkait. semoga kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan damai dan tidak ada pihak – pihak yang merasa di rugikan.

sumber: merahputih.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *