bpjs online bekasi nasib pegawai kontrak

By | 18 September 2015

bpjs online bekasi

bpjs online bekasi pegawai kontrak

Kemendagri melarang pemkot bekasi untuk mengganggarkan jaminan kesehatan tenaga kerja kontrak di lingkup pemerintahan kota

dikarenakan sesuai Peraturan Kemendagri no 52 tahun 2015 mengenai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD) untuk tahun 2016 dimana BPJS Kesehatan hanya diperuntukkan bagi pegawai yang sudah berstatus PNS,Pejabat dan anggota DPRD.

BPJS Online Bekasi : BPJS Pegawai Kontrak Terganjal Permendagri

Sesuai pantauan BPJS Online bekasi melalui pojoksatu.id disampaikan oleh Kabid  Anggaran Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah kota bekasi, Eman Sulaiman di temui wartawan menyampaikan.

ads

“Memang pada saat rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas RAPBD Perubahan ada anggota dewan yang mengusulkan agar jaminan kesehatan melalui BPJS TKK di lingkungan Pemkot Bekasi masuk dalam RAPBD Perubahan. Tapi karena adanya aturan tersebut, sehingga tidak bisa dilakukan,” lanjut Eman.

dengan adanya ketentuan tersebut maka tenaga kerja kontrak tidak bisa di anggarkan jaminan kesehatanya.

Berita Terkait : Honorer juga berhak BPJS


Artikel Terkait (no kk tidak ditemukan ketika daftar BPJS ?)

 

Namun tetap di usahakan agar tenaga kerja kontrak tetap bisa mendapatkan BPJS mungkin menggunakan sumber dana lain.

“Kami akan melakukan konsultasi, bagaimana langkah-langkah secara tertib administrasi untuk mengcover BPJS TKK, supaya dalam penggunaan anggaran ada payung hukumnya dan tidak menyalahi aturan,” janjinya.

sementara itu ditemui secara terpisah Anggota DPRD kota Bekasi lilik haryoso merasa sangat prihati atas hal tersebut. sebagai wakil rakyat beliau menyatakan jika keberadaan tenaga kerja kontrak juga sangat dibutuhkan untuk itu perlu mendapatkan perhatian serius.

“Memang saya mengusulkan bagi TAPD untuk menganggarkan BPJS TKK dalam APBD. Sebab, perusahaan swasta saja diwajibkan oleh pemerintah untuk mengcover kesehatan karyawannya melalui BPJS. Oleh sebab itu saya berharap, dengan adanya konsultasi BPKAD dengan Kemendagri bisa memperjuangkan jaminan kesehatan bagi para TKK yang  ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu program-program pemerintah,” imbuhnya.

selain kabar yang tidak mengenakkan diatas para tenaga kerja kontrak di lingkungan pemkot Bekasi patut berbahagia , dimana gaji tenaga kerja kontrak akan mengalami kenaikan sebesar 100 persen.

meskipun demikian tetap saja jaminan kesehatan tetap diperlukan sehingga para pegawai tenaga kerja kontrak ada pegangan jika sewaktu-waktu sakit.

semoga hasil diskusi dengan kemendagri bisa segera membuahkan hasil yang positif, sehingga tenaga kerja kontrak mendapatkan jaminan kesehatan yang sama.

di kutip bpjs online bekasi dari pojoksatu.id

 

Yang di Cari:

  • bpjs bekasi online
  • bpjs kesehatan bekasi
  • bpjs online bekasi
  • apakah ptt bpjs tanda tangan kontrak
  • barapa tahun kontrak kerja karyawan bpjs kesehatan
  • bpjs terdekat dbekasi
  • gaji ptt bpjs kesehatan
  • kontrak bpjs ptt berapa tahun
  • memutus kontrak kerja ptt bpjs kesehatan
  • nasib ptt bpjs
  • nasib ptt bpjs kesehatan
  • Web bpjs kota bekasi

One thought on “Defisit anggaran BPJS Kesehatan Perlu perbaikan

  1. maryanto

    untuk membantu solusi agar tidak terjadi defisit anggaran BPJS Kesehatan… kami usulkan agar BPJS setiap bulan mengirimkan tagihan dari Faskes setiap peserta BPJS Kesehatan ( baik yang sakit atau tidak … dikirim via WEB BPJS Kesehatan ) … dengan demikian secara tidak langsung setiap peserta BPJS Kesehatan membantu mengaudit tagihan yang masuk ke BPJS Kesehatan … kami yakin dengan cara ini dimasa datang tidak akan terjadi defisit anggaran BPJS Kesehatan … usulan ini akan kami sampaikan juga ke Menkes/Wakil Presiden dan Presiden…terima kasih.

    wassalam,
    maryanto
    08124433245

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *