BPJSTK diminta perluas jaminan Resiko TKI

By | 3 Agustus 2017

BNP2TKI Bpjs Ketenagakerjaan

BNP2TKI Bpjs Ketenagakerjaan

Mulai 1 agustus ini para tenaga kerja indonesia (tki) boleh merasa lega , hal ini lantaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mulai mempercayakan asuransi para pahlawan devisa ini kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami menyambut baik peralihan pelayanan asuransi TKI dari Konsorsium Asuransi TKI ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu,” ungkap Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/3/2017). Seperti yang BPJS Online rangkum dari detik.com

Hal tersebut sebagai bentuk realisasi dari Permen Ketenagakerjaan no 7 tahun 2017 pogram jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia, yang mana di dalamnya menyebutkan jika asuransi TKI yang selama ini di kelola oleh konsorsium asuransi secara resmi di ambil alih BPJS Ketenagakerjaan.

Nusron menambahkan masih belum cukup puas dengan BPJSTK lantaran hanya menanggung 6 dari 13 coverage perlindungan TKI sesuai yang di berikan konsorsium asuransi TKI.

ads

“Kami memandang perlu adanya perluasan jaminan resiko dari BPJS Ketenagakerjaan dan atau BPJS menggandeng pihak lain yang sanggup mengcover 7 risiko sisanya yang tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.


Artikel Terkait (Tumpas Keberadaan Calo Pencairan JHT Melalui E-Klaim)

7 resiko yang dimaksudkan ialah risiko PHK , dipindah ketempat kerja lain yang tidak semestinya atau berbeda dengan perjanjian awal, upah TKI yang tidak di bayar, gagal berangkat , batal di tempatkan akibat kesalahan TKI itu sendiri, di pulangkan akibat bermasalah ,dan yang paling penting ialah risiko menghadapi persoalan hukum.

“Hal ini perlu karena data klaim asuransi pada 2014-2016, tiga permasalahan terbesar yakni pemulangan TKI bermasalah (42,55 persen), PHK (32,91 persen) dan TKI sakit (13,86 persen),” imbuh Nusron.


Lebih jauh lagi nusron menambahkan sekiranya BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan keseluruhan jaminan tersebut atau dengan menggandeng pihak lain maka hal tersebut harus di pertimbangkan dengan matang.

Persiapan tersebut menyangkut produk layanan , program , penjamin risiko , Standar Operasional Prosedur (SOP)  serta kewajiban mensosialisasikan kepada calon TKI dan juga stakeholder serta kesiapan tempat pelayanan yang terontegrasi sistem antara SISKOTKLN BNP2TKI ,BPJS Ketenagakerjaan dan Perbankan.

“Perlu adanya penyesuaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang lebih komprehensif untuk menjamin risiko, baik yang insurable maupun uninsurable dalam suatu pola penjaminan guna memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan secara penuh kepada TKI,” pungkasnya.

Yang di Cari:

  • cek pembayaran bpjs kesehatan via online
  • cara daftar bpjs TKI
  • cek bpjs ks
  • cara daftar bpjs untuk tki
  • cara mengecek kartu bj
  • cek pembayaran jamsostek
  • link cek bpjs kesehatan
  • tunggaan saldo bpjs

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *