BPKN ,BPJS Kesehatan, Kemenkes serta Kementrian Perdangangan

By | 26 September 2017

Bpjs kesehatan kemenkes

Bpjs kesehatan kemenkes

Dampak dari kasus penelantaran pasien BPJS Kesehatan oleh RS swasta beberapa waktu lalu berbuntut panjang.

Hal ini ternyata memicu BPKN (badan perlindungan konsumen nasional) turun tangan untuk mengurai permasalahan tersebut.

BKPN langsung menggelar pertemuan dengan kementrian kesehatan serta pihak BPJS Kesehatan di gedung Kementrian perdagangan jakarta pusat senin (25/09).

ads

Dalam pertemuan yang di hadiri langsung oleh orang nomor satu di kemenkes nila moeloek ,Dirut Kepatuhan dan Hukum hubungan antar lembaga BPJS Kesehatan bayu wahyudi kemudian disusul ketua BKPN ardiansyah parman.

Parman sendiri menyatakan jika persoalan urusan pelayanan kesehatan masyarakat bukan urusan kementrian kesehatan.


Artikel Terkait (no kk tidak bisa daftar bpjs online)

“Masalah pelayanan kesehatan bukan hanya urusan Kementerian Kesehatan, namun juga menyangkut stake holders lain yang terkait bagaimana negara hadir memberikan pelayanan perlindungan kepada masyarakat terutama aspek kesehatan,” terang Parman kepada awak media.


Oleh sebab itu BPKN mencoba menjadi penghubung antara kementrian kesehatan , BPJS Kesehatan serta kementrian perdagangan untuk senantiasa bersama – sama menibgkatkan pelayanan.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengundang PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) untuk lebih melihat persolanan secara holistik dan mencarikan solusi dengan lebih komprehensif bersama-sama, sehingga mudah-mudahan pelayanan masalah kesehatan lebih baik lagi,” imbuhnya seperti yang BPJS Online kutip dari laman suara.com.

Sebelumnya BKPN juga telah melanyangkan surat kepada Kementrian Kesehatan , Dirut BPJS Kesehatan juga kepolisian RI perihal langkah-langkah yang harus di lakukan dalam penanganan kasus kematian bayi Debora di RS mitra keluarga kalideres.
Rekomendasi tersebut ialah dengan akan dilakukannya audit terhadap Rumah Sakit secara keseluruhan , mengintensifkan sosialisasi serta edukasi kebijakan standar pelayanan kesehatan dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun di balik carut – marutnya kasus bayi debora RS Mardi Waluyo lampung mengangap kehadiran BPJS Kesehatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit ini.

Hal ini bukan tanpa alasan karena grafik meningkatnya survey kepuasan karyawan yang sebelumnya hanya 70% meningkat menjadi 80%.

Memang kalau kita nilai dari sisi ekonomi pendapatan bersih rumah sakit diterima 30% sd. 40% berasal dari klaim yang di bayar BPJS Kesehatan.

Secara tidak langsung semakin banyaknya jumlah pasien BPJS membuat pendapatan menjadi surplus sehingga Rumah sakit bisa melakukan pengembangan.

Pengembangan RS dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan yang semakin tahun kian bertambah.

Fakta dilapangan menunjukkan dengan hadirnya program JKN – Kis BPJS Kesehatan , jumlah pasien yang berobat 90% memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. Sisanya 10 merupakan pasien umum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *