Cegah defisit BPJS Kesehatan rencanakan naikan iuran lagi ?

By | 3 April 2017

Rapat koordinasi tingkat mentri

Rapat koordinasi tingkat mentri

Hampir 3 tahun lebih beroperasi BPJS Kesehatan tetap saja masih mengalami defisit anggaran. Semakin bertambahnya peserta dan tidak di imbangi dengan kepatuhan dalam membayar iuran membuat biaya pengeluaran tidak sebanding pemasukan.

Melalui rapat koordinasi tingkat menteri yang di pimpin oleh Menko PMK ibu puan maharani pada hari kamis (30/3/2017) membahas perihal langkah – langkah yang harus di tempuh untuk mengatasi persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan tersebut.

Rapat yang juga di hadiri oleh menteri sosial khofifah indar parawansa, menteri kesehatan nila djuwita moeloek , menteri PPN/kepala bappenas bambang brodjonegoro, direktur utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan ketua dewan jaminan sosial nasional sigit priohutomo.

“kami cari jalan terbaik agar defisit BPJS Kesehatan bisa terkendali ,jangan naik,tapi bisa turun dan dikurangi ,” kata puan kepada media usai memimpin rakor tersebut. 

ads

Terdapat 27 skenario yang di bahas dalam rapat terbatas tersebut Fachmi Idris selaku direktur utama BPJS Kesehatan menyampaikan bahwasannya penyebab utama dari defisit ialah besaran iuran peserta yang belum sesuai hitunganakturia oleh dewan DJSN ( Dewan Jaminan Sosial nasional )


Artikel Terkait (Apa ! BPJS Kesehatan gabung BPJS Ketenagakerjaan ?)

Oleh sebab itu salah satu skenario dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini ialah dengan menaikkan peserta.

“Kemungkinan besaran iuran kelas II disesuaikan dengan hitungan DJSN. Untuk kelas III disesuaikan dengan iuran PBI,Kalau pemerintah menaikkannya menjadi 30.000 per orang per bulan,”  kata fachmi seperti yang kami kutip dari halaman beritasatu.com


Sebelumnya DJSN pernah melakukan itung – itungan besaran iuran bagi warga yang kurang mampu yang masuk dalam golongan penerima bantuan ( PBI ) seharusnya membayar 36.000 tiap orang / bulan. Sedangkan untuk peserta mandiri atau pekerja penerima upah ( PBPU ) untuk ruang perawatan kelas III seharusnya 53.000, kelas II 63.000 dan kelas I 80.000 per orang tiap bulannya.

Namun karena kebijakan pemerintah tahun lalu dengan alasan kemampuan keuangan Negara pada 2016 menetapkan iuran PBI hanya sebesar 23.000 untuk penerima bantuan iuran , artinya minus 13.000dari hitungan awal DJSN.

Sementara itu untuk iuran peserta mandiri kelas III di tetapkan hanya 25.500 karena pemerintah tidak mau membebani rakyat  sehingga dikurangi 27.500 dan untuk kelas II hanya di tetapkan 51.000 yang mana minus 12.000 dari hitungan awal. Hanya kelas I saja yang memang besaran iuran sesuai yang hitungan aktuaria DJSN 80.000.

Sekenario lain yang juga di bahas dalam rapat tersebut ialah intervensi kebijakan atau strategi BPJS Kesehatan dalam memberikan benefit kepada peserta.

Misalnya apakah masa pengaktifan kartu peserta perlu di perpanjang lebih dari yang sekarang 14 hari. Perlukan iuran biaya untuk kasus – kasus yang tidak termasuk indikasi medis yang diklaim rumah sakit pada waktu hari tertentu saja, misalnya untuk tindakan operasi sexio pada hari libur saja.

Lebih lanjut Fachmi mengatakan sesuai peraturan memang pemerintah wajib memberikan dana talangan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi apabila dana iuran yang dikumpulkan dari peserta tidak cukup untuk membayar klaim manfaat serta operasional.

Tapi persoalannya bukan menutup defisit saja tapi bagaimana mempersiapkan dana cadangan teknis guna berjaga – jaga apabila APBN tidak cukup membiayai dana talangan tersebut.

Sekenario lain yang juga di anggap paling penting dan juga rasional ialah dengan meningkatkan peran serta PEMDA untuk ikut dalam menanggung biaya ( Cost Sharing ) guna mendukung kelangsungan program JKN-KIS. Sementara untuk payung hukum penguatan pemda ini di bahas 3 skenario apakah dalam bentuk peraturan presiden ( perpres ) khusus, atau merevisi perpres yang sudah ada atau berupa intruksi presiden ( inpres ).

Seperti kita ketahui tahun 2014 tahun pertama BPJS Kesehatan beroperasi defisit sebesar 3.3 trilliun , dan tahun 2015 menjadi 5.7 trilliun dan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 9.7 trilliun.

Sementara itu di temui secara terpisah kepala Departemen Komunikasi Ekternal dan Humas BPJS Kesehatan  irfan humaidi mengatakan jika saat ini laporan keuangan BPJS Kesehatan 2016 masih proses audit . namun seperti perkiraan di awal sebelumnya akan terjadi mismact hingga 9 trilliun lebih.

Jika tanpa adanya penyesuaian kenaikan iuran serta talangan dari pemerintah . dari iuran peserta tahun lalu terdapat penambahan 2 trilliun lebih atau total 6.8 trilliun dana talangan pemerintah sehingga gap bisa di tutup.

Sementara di tahun 2017 ini di khawatirkan akan berpotensi mismatch sekitar 3.4 trilliun jikatahun ini tidak ada penyesuaian besaran iuran peserta atau dengan besaran iuran tetap seperti sekarang tanpa dana talangan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *