Cegah Kecurangan Pada Program JKN , BPJS Kesehatan Bangun Sistem Baru terupdate 2020

Diposting pada

BPJS Kesehatan telah membuat sistem guna mengurangi kecurangan pada program Jamkesmas / Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di dalam sistem yang baru tersebut dirancang untuk tindakan preventif , deteksi terhadap potensi kecurangan juga cara penanganannya.

sistem kecurangan
sistem kecurangan

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjelaskan, kegiata tersebut dilakukan untuk menyusul Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan, dimana pihaknya akan diberikan kepercayaan untuk melakukan pencegahan kecurangan pada sistem secara terstruktur dan komprehensif.

Pada saat ini BPJS diberitakan terus focus pada sistem teknologi informasi untuk mencegah kecurangan berdasarkan hasil audit klaim, analisis data review pemanfaatan, serta laporan whistle blower. Disamping itupula dibentuk unit kerja bidang Manajemen Utilisasi dan Anti Fraud, Tim Pencegahan Kecurangandi seluruh cabang. Hal inidiharapkan nantinya akan dapat mendorong Dinas Kesehatan di Kabupaten dan kota, juga fasilitas kesehatan untuk membentuk tim yang serupa.

Bayu menambahkan, dalam upaya pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPJS Kesehatan. Bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Kesehatan, BPJS melakukan pembentukan tim bersama untuk proses pencegahan kecurangan JKN sejak 2017. Menurutnya tugas BPJS adalah memberikan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan klaim yang ditagih.

“Standar kendala mutu dan kendali biaya tentu sangat membantu pencegahan kecurangan, sebab dari standar tersebut dapat ditelusuri tindakan mana yang mengarah pada potensi kecurangan. Oleh karena itu, jika kendali mutu dan kendali biaya berjalan baik, risiko potensi kecurangan pun dapat diminimalisir,”

“Selain itu penetapan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan rekomendasi hasi kajian KPK atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan juga perlu segera dilakukan,” Ujar Bayu.


Artikel Terkait (Menjajal Performa Aplikasi BPJSTK)

Ia menjelaskan, apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya kecurangan, sebagai sanksi nya BPJS Kesehatan tidak akan membayarkan klaim terkait. Begitupula apabila terjadi kelebihan pembayaran terhadap klaim, maka harus untuk mengembalikan atau memperhitungkan dalam tagihan berikutnya, atau diselesaikan secara hokum.

“BPJS Kesehatan juga dapat tidak memperpanjang kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan dilaporkan pada Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat,”kata Bayu.

Tinggalkan Balasan