Celah Kecurangan dalam sistem JKN

By | 18 Oktober 2017

heru arnowo

heru arnowo (sebelah kiri )

SEKJEN KEMENKES Heru Arnowo secara gamblang mengakui masih banyaknya celah dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mana ini berpotensi menimbulkan klaim fraud.Sehingha menurutnya sistem dan pengawasan harus dibperkuat guna mencegah beragam manipulasi.Menurutnya juga celah – celah tersebut terdapat di berbagai lini , apabila ada pihak – pihak yang sengaja memanfaatkan situasi bisa merugikan.

“Ada yang mestinya non-PBI (penerima bantuan iuran), memanipulasi data agar masuk kategori PBI sehingga dibiayai. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit juga rawan melakukan upcoding,” ujar Heru, seperti dilansir dari laman Universitas Indonesia, Senin (16/10/2017) yang kami lansir dari laman netralnews.com.

Hal inilah yang menjadi latar belakang perlunya di bentuk tim antri fraud (anti kecurangan)  untuk JKN.

Topik ini juga yang menjadi pembahasan utama dalam talkshow yang di adakan oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Administrasi Kesehatan dan Kebijakan (AKK) FKM UI dengan mengambil tema “Pembentukan Tim Antifraud (anti kecurangan) untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang Lebih Baik”.

Praktek – praktek markup biaya dengan metode melakukan manipulasi tindakan medis dan pemberian obat sangat rentan bisa dilakukan pihak faskes dengan sistem yang ada saat ini.
“Misalnya, persalinan normal mungkin 2 juta rupiah. Yang dimasukkan untuk klaim BPJS justru persalinan dengan penyulit, sehingga harganya berlipat-lipat,” imbuhnya.

Persoalan upcoding yang merujuk pada markup seringkali di timbulkan karena kurang maksimalnya bagian koder rumah sakit dan team verifikator BPJS Kesehatan itu sendiri.

ads


Artikel Terkait (Cek Data BPJS PNS Online untuk E-PUPNS)

Hal ini disinyalir akibat tuntutan kerja yang ekstra padat sehingga seorang koder harus lebih teliti setiap memeriksa klaim yang di ajukan oleh dokter kemudian verifikator juga harus melakukan doble check karena ini sebagai ujung tombak pengawasan sistem.

Maka dari itu KPK bersama KEMENKES bersinergi untuk mencegah kecurangan – kecurangan tersebut dengan membentuk SATGAS anti fraud guna menekan kecurangan.

Tim ini nantinya yang diharapkan mampu mengawasi dengan terdiri dari 3 kelompok di antaranya pencegahan , deteksi dini serta penindakan.


“Menurut monev (monitor danevaluasi) Kemenkes tahun lalu terhadap 13 rumahsakit, baru 38 persen yang memiliki pedoman deteksi dini dan 27% yang telah melaksanakan,” ungkap Heru.

senantiasa terlibat dalam aspek perundang-undangan dan penetapan tarif, selain menggencarkan sosialisasi dan pembinaan di rumah sakit.
Di samping itu, Kemenkes juga membuat layanan pengaduan berbasis internet yang dapat memudahkan masyarakat untuk melapor.BPJS Kesehatan merupakan layanan asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan cakupan 96 juta  peserta di seluruh kawasan Indonesia. Ditargetkan pada 2017 cakupan tersebut mencapai 100 persen.

Yang di Cari:

  • jam pratek Dr Budi Klinik Bakti Husada - wonosari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *