Demi TKI BPJS Ketenagakerjaan Diminta Buka Perwakilan di Luar Negri

By | 10 Oktober 2016

demi TKI BPJS Ketenagakerjaan di minta buka cabang di luar negri

demi TKI BPJS Ketenagakerjaan di minta buka cabang di luar negri

DPR RI melalui komisi IX meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan membuka kantor cabang di luar negeri, hal ini lantaran banyaknya tenaga kerja TKI yang bekerja di luar negeri mengalami dan tidak memperoleh jaminan.

Sementara asuransi swasta yang selama ini digunakan oleh beberapa TKI tidak maksimal.

“BPJS Ketenagakerjaan kita minta dia buat kantor di luar negeri tempat TKI. Jadi harap bisa jemput bola, ada 8 juta TKI resmi loh “.kata Dede Yusuf saat ditemui para wartawan di depan gedung DPR pada Rabu (6/10/16).

Tapi hal tersebut menurut anggota dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan ibu poempida hidayatullah mengatakan hanya BPJS ketenagakerjaan serta lembaga jaminan sosial lainnya yang bisa membuka kantor perwakilan di luar negeri dan di lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Karena sebagai salah satu institusi pemerintah BPJS Ketenagakerjaan harus bekerjasama dengan KBRI.

“jika diamanatkan oleh revisi UU No 39 tahun 2004 Sebagai penyelenggara asuransi bagi perlindungan untuk TKI BPJS Ketenagakerjaan harus siap” tegas poempida melalui keterangan tertulis seperti yang BPJS online kutip dari halaman tribunnews.com


Artikel Terkait (Mudahnya Mendaftar BPJS Gak Pakai Ribet)

Poempida juga menambahkan dalam konteks coverage perlindungan memang seharusnya disesuaikan dengan apa yang dikerjakan BPJS Ketenagakerjaan yang selaras dengan UU SJSN dan juga UU BPJS, hal ini supaya tidak terjadi benturan ruang lingkup tupoksi lembaga bPJS ketenagakerjaan.

ads

sebagai dewan pengawas akan terus mengawal proses tersebut agar perlindungan terhadap TKI memberikan sebuah impact ,tambahnya.

Sementara itu Abdul Latif Al Kahf yang saat ini menjabat sebagai juru bicara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS TK mengatakan berhasil atau tidaknya jaminan sosial di Indonesia semua tergantung komitmen dari pemerintah itu sendiri serta peran masyarakat.

Hal ini berdasarkan data dimana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi sebuah tantangan yang berat dalam akuisisi kepesertaan di mana dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dengan angkatan kerja sebanyak 130 juta orang hingga kini BPJS Kesehatan baru mampu mengajak 167 juta orang untuk menjadi pesertanya, sementara BPJS Ketenagakerjaan hanya mampu 20,1 juta jiwa.


Meski edukasi gencar dilaksanakann oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan tetap saja peran pemerintah sangat diperlukan sehingga dapat menyentuh lapisan masyarakat secara luas.

“karena itu dibutuhkan edukasi berkelanjutan dan masif sehingga dapat menyentuh kalangan yang luas” ungkap Latif di Jakarta minggu (9/10/16).

Dengan dukungan dari pemerintah maka penguatan dari segi regulasi dapat memperkuat peran dari BPJS.
Sementara dari sisi hukum pemerintah harus tegas pada perusahaan yang tidak patuh meningkatkan administrasi badan penyelenggara, monitoring kualitas layanan serta menjaga Financial sustainability.

Dukungan tersebut memiliki peran penting dimana Puncak bonus demografi baru akan dinikmati oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun ke depan jika masa Puncak ini belum dioptimalkan maka kesejahteraan yang diharapkan dari adanya BPJS ini tidak akan terpenuhi.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *