Di Kritik Jokowi BPJS Siap Perang Lawan Defisit

By | 23 Oktober 2018

Setelah di kritik pedas oleh presiden jokowi dalam pembukaan kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Rabu 17/10/2018 lalu. BPJS Kesehatan melalui direktur-nya Fachmi Idris menanggapi hal tersebut di anggap lumrah.

Menurut Fahmi, BPJS Kesehatan merupakan bawahan presiden sehingga sangat wajar presiden memberikan arahan kepada mereka. Teguran itu menurut Fahmi sebagai bentuk perhatian presiden kepada BPJS Kesehatan


Tak hanya mendapat teguran dari presiden kenyataan pahit kemabali haru s diterima oleh BPJS Kesehatan lantaran putusan MA ( Mahkamah Agung ) yang membatalkan peraturan Direkur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) terkait layanan kesehatan pada pasien katarak, bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Putusan yang tercantum di butir nomor 2, 3, dan 5 aturan Dirjampelkes BPJS Kesehatan yang mulai berlaku 25 Juli 2018.

Menanggapi putusan tersebut, melalui Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan jika BPJS Belum menerima secara langsung ihwal keputusan pembatalan pembatasan layanan tersebut.

ads

Meski demikian dikarenakan keputusan MA besifat Final dan mengikat sehingga BPJS Kesehatan harus menghormati putusan tersebut.


Artikel Terkait (Syarat pengambilan kartu BPJS kesehatan)

“Karena putusan itu final dan mengikat, dan tidak ada upaya hukum lain yg bisa ditempuh oleh BPJS Kesehatan,” Jelas iqbal seperti yang BPJS Online lansir dari halaman kompas.com

Seperti yang kita ketahui BPJS Kesehatan mulai memberlakukan pembatasan layanan untuk beberapa penyakit katarak, Rehabilitasi medik dan bayi baru lahir


hal tersebut di lakukan sebagai bagian dari upaya pengurangan defisit, namun Mahakamah Agung melihat dari sisi berbeda dengan membatalkan peraturan tersebut.

simak videonya


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *