” DPR Tak Restui Kenaikan Iuran BPJS “, Budayakan membaca !

Diposting pada

wacana pemerintah yang akan menaikkan iuran kepesertaan hingga 100% , membuat sejumlah kalangan gerah.utamanya para peserta yang terdampak dengan kenaikan tersebut.

hal ini membuat netizen ramai – ramai melayangkan protes melalui tagar #bpjsmencekik yang sempat menduduki trending topic di twitter


Artikel Terkait (Penasaran berapa gaji dirut BPJS ?)

namun meski demikian wacana kenaikan tetap tidak terelakkan lagi mengingat defisit keuangan yang tak kunjung reda dialami BPJS Kesehatan.

meski mendapatkan penolakan dari DPR sepertinya hanya untuk kelas III yang mendapat penolakan, untuk kelas I dan II peserta mandiri tetap mengalami kenaikan.


“Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak Pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno di Gedung DPR, Senin (2/9/2019). seperti yang BPJS Online rangkum dari halaman cnbcindonesia

Dengan kata lain pemerintah belum diperkenankan menaikkan iuran sebelum menyelesaikan data cleansing.

DPR juga mendesak pemerintah untuk mencari solusi lain untuk mengatasi defisit yang mencapai 32,84 trilliun

“Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit BPKP,” tuturnya.

Selain itu KemenKes juga diminta untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk melengkapi infrastruktur Serta Sumber Daya Manusia bidang kesehatan guna mendukung supply side program JKN.’


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *