Gak Mau Bayar Ini Sanksi BPJS Kesehatan

By | 20 April 2016

sanksi BPJS Kesehatan adm

sanksi BPJS Kesehatan administrasi

Bagi anda yang hingga saat ini masih menunggak Iuran pembayaran BPJS kesehatan maka bersiaplah dikenakan sanksi administrasi dari BPJS Kesehatan.

Jika dahulu peserta enggan membayar iuran BPJS Kesehatan dengan dalih masih sulitnya membayar harus antri , ke ATM yang kadang jaringan terkendala eror system namun kini tidak bisa lagi. hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyediakan fasilitas kemudahan pembayaran iuran.

jika anda sering membeli pulsa atau token PLN semudah itulah kini membayar iuran BPJS Kesehatan , banyak loket penyedia layanan tersebut seperti POS , Pegadaian , Indomart , Alfamart  hingga yang berbasis online seperti bayarpedia.com

ads

Info Lainnya: BPJS Kesehatan » Bayar Pegadaian Online BPJS Juga Bisa

dengan kondisi tersebut tentunya kesadaran masyarakat untuk melunasi tunggakan diharapkan bisa meningkat namun sepertinya semua tetap jauh dari expetasi yang di harapkan. jumlah penunggak iuran dari peserta mandiri tetap tinggi sehingga jika dibiarkan devisit anggaran akan terus terjadi.


Artikel Terkait (Cek JHT Online 2016)

maka dari itu direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris memiliki wacana untuk memberikan sanksi administratif kepada peserta yang menunggak. sanksi BPJS Kesehatan yang dimaksudkan seperti mensyaratkan bagi peserta yang ingin memperpanjang SIM , mengurus izin IMB atau PASSPOR harus dalam kondisi lunas tagihan BPJS Kesehatannya sebagai salah satu persyaratan wajib.


hal ini seperti yang BPJS Online kutip dari halaman okezone â€Misalkan saja sanksinya mereka tidak bisa memperpanjang paspor, saat perpanjang KTP, lalu KTP-nya ditahan atau tidak bisa memperpanjang SIM,” Ungkap Fachmi ketika ditemui di kantornya Jakarta.

namun semua bisa diwujudkan tentunya harus berkoordinasi dengan instansi – instansi terkait termasuk pihak Kepolisian Republik Indonesia.namun tentunya harus hati – hati di dalam memutuskan sanksi BPJS kesehatan dikarenakan tentu akan menui penolakan dari masyarakat.

namun untuk saat ini fachmi masih mencoba solusi lain seperti mengalihkan peserta yang memiliki tunggakan cukup besar dan tidak mampu untuk melunasinya agar di alihkan menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran atau jamkesda sehingga iuran di tanggung oleh Pemda atau Pemerintah.

dengan cara tersebut mismatch yang terjadi antara besarnya jumlah klaim dengan jumlah iuran yang masuk bisa seimbang.

Wacana Pemberian Sanksi BPJS Kesehatan Oleh Facmi Idris Mendapat Penolakan

Di sisi terpisah pernyataan direktur BPJS Kesehatan tersebut tidak di Amini oleh Anggota Komisi IX DPR Ali Taher yang lebih menekankan agar BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan daripada memberikan sanksi.

”Itu namanya penekanan terhadap hak sipil. Lebih baik mereka sosialisasi lebih gencar untuk membangun kesadaran bagi para peserta,” tandas dia. Politikus PAN ini menuturkan, kalau memang BPJS Kesehatan mengalami defisit maka itu bukan urusan rakyat, melainkan bagaimana negara memperbaiki pengelolaan manajemen yang baik di institusi tersebut. Dia meminta BPJS tidak boleh kalap dalam menangani kepentingan rakyat banyak jika manajemen keuangannya sedang bermasalah.

Begitu juga sang pengamat kebijakan publik margarito kamis juga mengecam wacana sanksi BPJS Kesehatan tersebut dinilai menurutnya negara menjadi perusahaan yang memikirkan untung rugi.

”Itu sudah luar biasa jahatnya jika peserta tidak membayar iuran kena sanksi administrasi. Kesehatan itu adalah layanan hak dasar. Jika memang terjadi defisit maka itu hanyalah salah urus,” ucapnya.

Bagaimana dengan wacana sanksi BPJS Kesehatan tersebut setujukah anda ?

Edit By  BPJS Online

 

 

Yang di Cari:

  • bila tidak bisa membayar iuran bpjs sanksi apa
  • apa bisa bpjs jika tdk mau di perpanjang
  • gak bisa bayar bpjs
  • Sangsi bpjs kesehatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *