Kritik DPR ,Iuran BPJS dinaikan terupdate 2020

Diposting pada

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani sedang mengamati upaya pemerintah untuk melakukan kenaikan iuran pada BPJS kesehatan. Pendapat Netty mengatakan bahwa upaya pemerintah tersebut kurang relevan karena iuran tersebut belum tentu bisa mengurangi kas dalam keuangan BPJS , akibatnya akan memperlebar jika tidak dilakukan secara tepat dan cermat .

Netty Prasetyani
Netty Prasetyani

“Salah-salah justru bisa memperlebar defisit karena orang-orang akan ramai-ramai pindah kelas, dari kelas I dan II bisa saja pindah ke kelas III,” Ujar Netty,Minggu (17/5)

Netty juga mengatakan , orang-orang juga pasti banyak yang berhenti untuk membayar iuran. Bahkan dapat menimbulkan sifat pengabaian masal karena merasa selalu dituntut dalam kehidupan yang semakin sulit .

“Keputusan MA kemarin kan jelas, beberapa alasan dikabulkannya gugatan atas Perpres 75/2019 itu karena keuangan BPJS tidak transparan , Ditambah lagi bonus yang berlebihan untuk pejabat BPJS, juga banyak perusahaan yang tidak bayar BPJS , harusnya ini yang dikoreksi bukan malah beban rakyat,” kata Netty.

Anggota DPR tersebut beranggapan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah seakan akan merpermainkan hati rakyat. Ditambah lagi dengan kenaikan iuran BPJS pada saat marah maraknya kesehatan dan ekonomi rakyat sedang dihantam badai Covid-19.

“Negara kita memang beda, saat rakyat butuh bantuan karena hantaman Corona, justru pemerintah menaikan iuran ,” Ungkap Netty.


Artikel Terkait (Ada Oknum RS “Wani Piro” Kalau Mau Mendapatkan Ruang Kamar)

Netty berharap kepada pemerintah agar tidak mempermainkan serta memperdaya hokum dengan menerbitkan Perpres 64/2020 ini . Pemerintah harus lebih menjadi panutan sebagai institusi yang baik dan taat pada hokum yang sudah berlaku , bukan malah sebaliknya.

Tinggalkan Balasan