Masih Terus defisit BPJS, Cukup Satu Periode

By | 22 November 2018


Polemik BPJS Kesehatan sepertinya tetap menjadi topik yang masih hangat menjadi pembicaraan bahkan baru-baru ini Tengah viral sebuah catatan berupa surat terbuka dari dokter cantik ditujukan untuk presiden Jokowi berikut isinya

Bekasi, 11 September 2018
Kepada Yth. Bapak Presiden Joko Widodo

yang merasakan ketidaknyamanan program JKN/BPJS-K:
Dokter dan Dokter Gigi
Perawat
Bidan
Faskes
Karyawab Faskes
Farmasi
Industri Alat Kesehatan
dan Usaha lain yang berhubungan langsung dalam penyelenggaraan. Masihkah Bapak tidak merasa harus peduli memperbaiki kekisruhan ini?

Kalau saya penasehat Bapak, saya akan lapor: Pak, ini darurat BPJS!

——–

ads

Bekasi, 8 September 2018


Artikel Terkait (Pendiri BPJS Kesehatan : Iuran Harus Naik !)

Kepada Yth,
Bapak Presiden Joko Widodo

Pak,
apa Bapak tahu saat ini sedang ada permasalahan di bidang kesehatan?


Apa Bapak tau program JKN/BPJS-K membuat banyak ketidaknyamanan berbagai pihak masyarakat, tenaga kesehatan juga fasilitas kesehatan?

——–

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia

Kami para dokter dan tenaga Kesehatan lainnya memang tidak menghasilkan medali apalagi atraksi tontonan sehingga tidak menarik perhatian Bapak, bahkan untuk sekedar bertanya langsung.

Dok, pelayanan kesehatan gratis yang pemerintah bikin apakah berjalan dengan baik di lapangan? Apa sudah sesuai standart pelayanan yang seharusnya diterima rakyat? apa sudah standart profesi kedokteran? apa programnya sudah benar?

Apalagi untuk bertanya:

Ada masukkan dari masyarakat?
Ada masukkan dari dokter? karena kami yang menjalankan di lapangan.

Mungkin Bapak terlalu sibuk dengan berbagai permasalahan esehatan saat ini juga mungkin tidak terlalu menarik walau sudah membuat ketidaknyamanan berbagai pihak? sudah lebih dari 4 tahun. APakah bapak merasa prihatin?

ANDAI SAJA ADA; Asian Medical Games agar Bapak juga sedikit peduli pada kami.

-enozthezia


Surat Yang ternyata ditulis dokter cantik yang biasa disapa “eno” ini merupakan dokter spesialis yang bertugas di rumah Sakit Siloam dan memang kerap menyuarakan beragam kendala yang dirasakannya ketika bertugas.
Menurut Dokter Eno apabila tidak segera dilakukan sebuah tindakan perbaikan untuk mengatasi defisit maka akan semakin banyak pihak yang dirugikan.
Menaikkan besaran iuran atau premi asuransi bukan luar yang tepat dengan membebani masyarakat dan tenaga kesehatan yang berada di lapangan tidak akan menyelesaikan masalah.
Kementerian Kesehatan akhirnya mengundang dokter yonora untuk memaparkan pandangannya terkait defisit BPJS Kesehatan.



“Mau sampai kapan kita menalangi program ini? Rasanya cukup deh satu periode APBN. Saya sudah bilang sama BPJS, perbaiki,” kata dr eno.


Kalau dana tidak ada, hanya alokasinya saja bagaimana bisa dikerjakan? Program kesehatan kan punya porsi sendiri, ya bikinlah program yang paling masuk akal nggak usah banyak janji,” tambahnya


“Ini katanya program untuk membantu kesejahteraan rakyat yang tidak mampu, kok naikin premi jalan keluarnya? Kan nggak masuk akal. Uangnya nggak cukup, naikin premi. Kita sudah bilang programnya keliru jadi perbaiki, jangan bertahan,” ujarnya.


Terdapat dua poin penting yang ya tawarkan salah satunya ialah suri penyebab utama defisit anggaran tersebut sebelum ikan dana talangan.
Lebih lanjut menurutnya membuat sistem narasi secara online atas dan yang belanjakan sehingga masyarakat bisa ikut mengontrol atas pengeluaran biaya tersebut.


“Tadi saya paparannya usulan alternatif jalan keluar program perbaikan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)/BPJS, karena kita sudah mulai RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berikutnya. Kalau ini dipertahankan, susah. Sudah terlalu kisruh, masyarakat juga sudah mulai komplain,” kata dr Eno, demikian sapaan akrabnya, saat ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).


“Jangka pendeknya seperti ini, defisit kita ibaratkan seperti pendarahan. Ada beberapa tahap yang harus direncanakan. Jalan keluarnya bukan transfusi. Selama ini kan jalan keluar BPJS itu minta transfusi terus, talangan dana terus dari pemerintah, itu nggak bener,” tuturnya.

“Juga sistem pengaturan transparansi dan mencegah fraud semua pihak. Semua komponen yang termasuk di dalam BPJS ini harus dicek. Masyarakat dan Faskes (Fasilitas Kesehatan), dokter, perawat, nggak bisa macem-macem, BPJS dan pemerintah juga sehingga semua terkontrol,” tambahnya.


“Ini kan defisitnya keterlaluan, kalau yang namanya defisit yang direncanakan itu kurvanya tidak seperti ini yang naik terus. Kalau melihat tren defisitnya berarti programnya yang keliru, yang gagal,” tutupnya.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *