Menteri Kesehatan Sampaikan Evaluasi Program JKN

By | 30 Desember 2015

menkes sampaikan evaluasi program jkn

menkes sampaikan program jkn by okezone

Telah berjalan 2 tahun program JKN diluncurkan profesor Nila F Moeloek yang saat ini menjabat sebagai menteri kesehatan kabinet Jokowi kembali mempublikasikan hasil evaluasi terhadap program JKN .

Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) merupakan jaminan sosial yang dalam hal ini dilaksanakan penerapannya oleh bpjs kesehatan menurut ibu menteri selama program tersebut berlangsung mengapa selalu terjadi devisit anggaran?

Hal ini akibat perbedaan antara banyaknya peserta yang harus dibiayai daripada jumlah peserta yang membayar iuran .yang perlu digaris bawahi ialah kita jangan hanya melihat adanya devisit belaka namun kita juga harus menelusuri secara menyeluruh apa yang telah menyebabkan terjadinya devisit anggaran tersebut.

ads

apakah penerimaan iuran sebanding dengan jumlah pengeluarannya hal inilah yang sebenarnya harus dikoreksi . kata menteri kesehatan seperti yang kami lansir dari halaman okezone.

Semenjak diluncurkan pemerintah hanya berdasarkan data asumsi pengeluaran saja dimana hampir 33% pengeluaran bpjs kesehatan dipergunakan untuk membiayai mereka yang sakit daripada yang sehat.

Misal saja seorang peserta dalam 1 bulan membayar ansuran sebesar 59.000 untuk kelas 1 namun peserta tersebut sedang sakit jantung hingga harus operasi sehingga biaya pengobatan yang harus di keluarkan oelh BPJS Kesehatan bisa mencapai 200 juta rupiah dan parahnya lagi ada beberapa peserta nakal yang tidak mau membayar ansuran lagi ketika sudah sembuh dengan berbagai alasanya.


Artikel Terkait (Pembuatan gigi palsu dengan BPJS Kesehatan)

Dan mereka yang masih sehat enggan mendaftarkan diri serta keluarganya menjadi peserta bpjs kesehatan meskipun kita sudah melakukan sosialisasi akan sanksi – sanksinya tetap saja menunggu sakit baru mendaftar,belum lagi adanya praktik curang pihak rumah sakit yang mengakibatkan disparitas yang paling banyak menyebabkan terjadinya fraud klaim yang secara tidak langsung berakibat pasien tidak mendapatkan pelayanan maksimal bahkan hingga terjadi penolakan pasien oleh pihak rumah sakit .

Menkes menambahkan semua pihak harus mendengar dan mau duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik karna kesehatan merupakan hak dasar yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat indonesia.

Terkait » Berita » Di Abaikan Oleh RS karena BPJS ? Laporkan Saja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *