Menteri Kesehatan Sampaikan Evaluasi Program JKN

By | 30 Desember 2015

menkes sampaikan evaluasi program jkn

menkes sampaikan program jkn by okezone

Telah berjalan 2 tahun program JKN diluncurkan profesor Nila F Moeloek yang saat ini menjabat sebagai menteri kesehatan kabinet Jokowi kembali mempublikasikan hasil evaluasi terhadap program JKN .

Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) merupakan jaminan sosial yang dalam hal ini dilaksanakan penerapannya oleh bpjs kesehatan menurut ibu menteri selama program tersebut berlangsung mengapa selalu terjadi devisit anggaran?

Hal ini akibat perbedaan antara banyaknya peserta yang harus dibiayai daripada jumlah peserta yang membayar iuran .yang perlu digaris bawahi ialah kita jangan hanya melihat adanya devisit belaka namun kita juga harus menelusuri secara menyeluruh apa yang telah menyebabkan terjadinya devisit anggaran tersebut.

apakah penerimaan iuran sebanding dengan jumlah pengeluarannya hal inilah yang sebenarnya harus dikoreksi . kata menteri kesehatan seperti yang kami lansir dari halaman okezone.

ads

Semenjak diluncurkan pemerintah hanya berdasarkan data asumsi pengeluaran saja dimana hampir 33% pengeluaran bpjs kesehatan dipergunakan untuk membiayai mereka yang sakit daripada yang sehat.

Misal saja seorang peserta dalam 1 bulan membayar ansuran sebesar 59.000 untuk kelas 1 namun peserta tersebut sedang sakit jantung hingga harus operasi sehingga biaya pengobatan yang harus di keluarkan oelh BPJS Kesehatan bisa mencapai 200 juta rupiah dan parahnya lagi ada beberapa peserta nakal yang tidak mau membayar ansuran lagi ketika sudah sembuh dengan berbagai alasanya.


Artikel Terkait (sudah registrasi tapi lama)

Dan mereka yang masih sehat enggan mendaftarkan diri serta keluarganya menjadi peserta bpjs kesehatan meskipun kita sudah melakukan sosialisasi akan sanksi – sanksinya tetap saja menunggu sakit baru mendaftar,belum lagi adanya praktik curang pihak rumah sakit yang mengakibatkan disparitas yang paling banyak menyebabkan terjadinya fraud klaim yang secara tidak langsung berakibat pasien tidak mendapatkan pelayanan maksimal bahkan hingga terjadi penolakan pasien oleh pihak rumah sakit .


Menkes menambahkan semua pihak harus mendengar dan mau duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik karna kesehatan merupakan hak dasar yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat indonesia.

Terkait » Berita » Di Abaikan Oleh RS karena BPJS ? Laporkan Saja

2 thoughts on “Besar Denda BPJS Kesehatan

  1. andre purnama

    Bpjs yg terhormat, saya selaku kepala keluarga merasa sangat memerlukan bpjs ini. Setelah saya coba mengikuti untuk beberapa bulan saya tidak dapat menyanggupi iuran bulanannya. Karena ekonomi saya sendiri merasa tidak mampu untuk melaksanakan iuran itu kembali. Bagaimana kiranya saya bisa kembali memperoleh bpjs dengan tanpa iuran. Apakah ada yg seperti itu, dan bagaimana dgn bpjs lama saya yg sudah 3 tahun lamanya tidak dibayar. Saya sangat bermohon atas bantuan bpjs ini, terimakasih

    Reply
    1. admin

      kepada pak andre purnama , silahkan menghubungi dinas sosial setempat untuk mengajukan sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang iuarannya dari pemerintah dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. namun tetap harus melalui beberapa tahapan silahkan menanyakan langsung ke dinas terkait. terima kasih

      Reply
  2. Erwin Susanto

    12 bulan + 2% x 6 Bulan = Denda nya seakan2 pemilik kartu orang kaya semua kali ya.
    Andai keuangan rakyatmu baik seluruhnya, tidak akan terjadi keterlambatan atau tidak dibayar hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

    Gw aja 7 bln ga bayar. Kenapa ?? Semenjak gw denger dari pasien di beberapa Rs. (Terutama daerah cengkareng) dimana praktek Dokter sering datang telat. Dan operasi yang di lakukan terkadang gagal dan mengakibatkan kefatalan pada pasien (Harusnya sembuh atau membaik malah menjadi CACAT). Banyak yang bilang karena GRATIS, jadi Dokternya tidak dapat uang lah apa lah, dll.

    Urus terlebih dahulu SISTEM dan SDM yang bersangkutan pada BPJS -nya. Ketimbang di adakan DENDA.
    Ujung2nya di korupsi lagi nanti muncul di berita >_<.

    1. Antrian kelewat lama (Melayani 1 nomor bisa 6 – 20 menit).
    2. Cara kerja yang masih banyak yang tidak profesional.
    3. Pegawai yang melayani bagian BPJS rata-rata 2 – 5 orang. Sedangkan antrian PASTI di atas 100 orang / nomor. (Anak orang keburu mati).
    4. Pemberian obat-obatan yang kurang efektif pada penyakit yang di derita pasien (Mimpi kali ya, bayar murah mau dapat obat yang berkhasit dan bagus).
    5. Dalam 1 hari hanya di batasi dengan budget / anggaran dari pemerintah (150.000 /org/ hari) jika tidak salah.
    Jadi menyebabkan kesengsaraan penyakit yang di derita pasien. Kalau bisa selesai dalam 1 hari kenapa harus 10 hari baru selesai !

    6. Pelayanan untuk Dokter atau Suster di Rs. terkadang menyebalkan! Kalau si calon pasien ingin berobat dengan kartu BPJS, terkadang ada yang bilang KAMAR KOSONG. TANPA DI CEK TERLEBIH DAHULU. Gimana rasanya jika ada keluarga kalian atau orang yang kalian sayang datang ke Rs. dan hanya mempunyai kartu BPJS ini dan penyakitnya cukup parah dan harus segera mendapatkan perawatan dan penanganan. TAPI MALAH DI CUEKIN DAN DI JAWAB KAMAR KOSONG. (Masih ada beberapa Dokter dan Suster yang bersikap seperti itu, terutama di bagian IDG / UGD atau bahkan Resepsionis).

    Semoga tidak do korupsi dan BPJS menjadi lebih baik.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *