Nunggak Membayar Angsuran BPJS Berakibat Denda 30 Juta

Diposting pada

Peserta BPJS kesehatan yang telah menunggak pembayaran angsuran akan diberhentikan masa kepesertaannya untuk sementara . Bahkan ketika peserta terhitung 45 hari semenjak masa kepesertaanya aktif kembali tetap harus berkewajiban membayar kan denda yang telah ditunggakan untuk tiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya .

denda bpjs
bpjs denda

Tidak tanggung tanggung denda yang diberlakukan adalah mencapai 5% . Dengan peraturan tunggakan paling banyak adalah 12 bulan dan besaran denda paling tinggi 30 juta

Hal tersebut sudah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 mengenai revisi kedua atas Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 perihal Jamkesmas . Perpres ini ditandatangani 27 April 2020 dan dikeluarkan pada 7 Mei lalu .

Sebelum nya Perpres ini melakukan pembatalan peraturan tentang kenaikan angsuran BPJS per April 2020 setelah diterbitkannya keputusan oleh Mahkamah Agung . Akan tetapi Perpres ini kembali memberlakukan kenaikan angsuran peserta per 1 Juli 2020 untuk kelas I dan II , dan 1 Januari 2021 bagi kelas III Peserta Mandiri .

“Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , yaitu sebesar 5% dari perkiraan biaya paket INA-CBGs berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak,” tertera pada ayat 6 pasal 43 perpres tersebut , dilansir Rabu(20/5) dari halaman cnnindonesia.com

Tetapi denda yang diberlakukan hanya untuk tunggakan yang dibayarkan paling lambat tahun 2020 . Sedangkan untuk tahun ini , denda tunggakan diperkirakan 2,5% dihitung dari perkiraan biaya paket INA-CBGs. Sesuai dengan jumlah tunggakan yaitu paling banyak 12 bulan dan denda paling banyak adalah 30 juta .


Artikel Terkait (Dampak Buruk Terlalu Banyak Minum Air)

“Ketentuan pembayaran angsuran dan denda dikecualikan untuk peserta PBI (penerima bantuan iuran) jaminan kesehatan dan peserta PBPU (pekerja bukan penerima upah) dan BP (bukan pekerja) yang iuran seluruhnya dibayar oleh pemerintah daerah,” tertera ayat 8 pasal 42.

Peraturan mengenai pembayaran angsuran dan pembayaran denda BPJS kesehatan telah diatur maupun disepakati oleh peraturan BPJS Kesehatan setelah melakukan berbagai koordinasi dari semua pihak kementrian atau lembaga terkait.

“Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” Ungkap KEMENKUMHAM Yasonna H Laoly dikutip dari peraturan presiden tersebut

Tinggalkan Balasan