Pemeriksaan Klaim 291 RS Mengenai Covid-19 Oleh BPJS Kesehatan

Diposting pada

BPJS kesehatan sedang melakukan pemeriksaan atas laporan klaim pelayanan kesehatan rumah sakit terkait penanganan penyakit virus corona (covid-19). BPJS Kesehatan berusana menjalankan proses penanganan secara bertahap sesuai dengan waktu yang ditentuka yaitu tujuh hari kerja .

klaim verifikasi
klaim verifikasi

“Sampai dengan 27 Mei 2020, terdapat 291 RS yang telah mengajukan klaim khusus untuk kasus Covid-19 di Kantor Cabang BPJS Kesehatan . Beberapa klaim yang diajukan oleh RS telah diverifikasi dan diajukan ke Kementrian Kesehatan untuk diproses lebih lanjut,” Ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M.Iqbal Anas Ma’ruf, Minggu 31 Mei 2020.


Artikel Terkait (Pendaftaran melalui online bagaimana cara mendapatkan kartu pesertanya)

Iqbal menambahkan setelah dilakukannya proses pemeriksaan , maka BPJS akan mengeluarkan verifikasi pembayaran tagihan kepada Kementrian Kesehatan. Kemudian Kementrian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya .

“Biaya klaim akan ditranfer ke rekening instansi RS oleh Kementrian Kesehatan dalam kurun waktu tiga hari kerja. Pembiayaan klaim pasien covid-19 ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau sumber dana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,”sahut Iqbal.

Iqbal juga memberitahukan bahwa masa kadaluarga klaim yaitu selama tiga bulan setelah status pandemic covid-19 dicabut oleh pemerintah. Untuk itu diberitahukan kepas RS agar menyiapkan dokumen dokumen yang diperlukan selama proses pengajuan klaim berjalan dengan lancer .

“Berkas klaim pasien covid-19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak 28 Januari 2020. Berkas berkas pendukung verifikasi ini harus diajukan dalam bentuk softfile melalui aplikasi e-Claim INA CBGs,” kata Iqbal.

Kemudia adapun syarat standar pasien yang dapat menerima biaya klaim perawatan yaitu pasien yang sudah dinyatakan positif covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia diatas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta, serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA, yang dirawat di rumah sakit di wilayah Indonesia .

Tinggalkan Balasan