Pemerintah Tegas! Penunggak Iuran Membludak BPJS di Evaluasi

By | 15 November 2018

Sebagai upaya penanganan difisit anggaran yang terus berlanjut,BPJS Kesehatan akan  memberikan sanksi tegas terhadap peserta penunggak iuran seperti yang disampaikan Kepala Humas BPJS kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf yang BPJS Online lansir dari halaman tribunnews.com

BPJS akan mengetatkan sansi kepada peserta yang termasuk pekerja bukan penerima upah.

Hal ini disinyalir lantaran segmen tersebut dianggap sebagai penyumbang defisit BPJS Kesehatan yang paling besar

ads


Sementara itu di jumpai wartawan wapres jusuf kalla menyatakan bahwa pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan penyesuaian iuran.

namun menurutnya penyesuaian iuran tersebut akan dilakukan seusai pilpres 2019 agar tidak menambah kegaduhan di tahun politik.

selain melakukan evaluasi terhadap penyesuaian iuran wakil presiden juga mengatakan akan disesuaiakan juga pembatasan layanan.


Artikel Terkait (iuran pertama koq ditagih untuk 1 tahun)

“Ya mungkin, setelah pemilu ya,”
“Kalau tidak terbatas (pelayanannya) maka akan terjadi seperti Yunani (krisis),” ungkapnya.


Sementara itu mantan menteri koordinator bidang perekonomian Rizal Ramli ikut menanggapi perihal carut – marutnya pengelolaan BPJS Kesehatan.

tak tanggaung- tanggung melalui jumpa pers dengan wartawan di kawasan tebet jakarta selatan 14/11/2018 ia menawarkan empat solusi sekaligus.


Nah sobap BPJS Online, apapun solusinya tentu di harapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan BPJS Kesehatan dimana jutaan warga menggantungkan jaminan kesehatannya dengan BPJS Kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *