Penting! Perpres 82/2018 BPJS Kesehatan

By | 14 Desember 2018


BPJS Kesehatan baru saja merilis perubahan peraturan baru melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
sehingga akhir tahun seluruh lini cabang BPJS Kesehatan mulai mensosialisasikan perubahan kebijakan tersebut baik ke pemangku kepentingan, provider , peserta hingga masyarakat umum.

Hal ini seperti yang disampaikan kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulung Agung  Indrina Damayanti seperti yang kami kutip dari halaman surya.co.id 

 

ads


“Perubahan ini perlu diketahui para pemangku kepentingan, provider, peserta JKN KIS dan masyarakat pada umumnya,” terang Indrina, Jumat (14/12/2018).

Mulai 19 desember nanti Perpres yang di nilai lebih tegas dari perpres sebelumnya ini akan di berlakukan.

dikatakan lebih tegas dikarenakan  apabila ada peserta atau pemberi kerja tidak membayar iuran berjalan , maka 1 bulan berikutnya layanan akan langsung di hentikan.


Artikel Terkait (BPJS Kesehatan nunggak tetap bisa di pakai dengan ini)


“Jadi langsung seketika, bulan berikutnya kartunya tidak bisa digunakan. Untuk mengaktifkan kembali harus bayar tunggakan, plus iuran bulan berjalan,” tegas Indrina.

Sedangkan perihal peraturan tunggakan iuran 

dalam aturan sebelumnya peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar 12 bulan saja, namun tidak demikian untuk di peraturan baru dimana peserta wajib membayar tunggakan 24 bulan + iuran bulan berjalan.

Indrianapun berpesan agar peserta segera melunasi tunggakan yang sudah menahun sebelum tanggal 19 , karena cuma bayar 12 bulan saja.. lewat dari itu sudah dikenakan 24 bulan + bulan berjalan. 

sementara terkait bayi yang baru lahir ada kabar baik bagi peserta penerima bantuan iuran ( PBI ) , maka secara otomatis bayi tersebut di tetapkan sebagai peserta PBI juga.

Sedangkan jika bayi yang baru lahir dari peserta yang iurannya di bayarkan oleh pemerintah daerah , maka meyesuaikan kesepakatan yang di buat berupa Perjanjian Kerja Sama ( PKS ).

Secara umum bayi yang baru di lahirkan dari seorang peserta JKN – KIS wajib di daftarkan kepada BPJS Kesehatan paling telat 28 hari sejak dilahirkan. jika lewat maka akan dikenakan sanksi + iuran yang harus di bayar terhitung dari bulan awal kelahiran.


“Iuran kepesertaan bayi yang baru lahir, dibayarkan oleh peserta, atau perusahaan pemberi kerja,” imbuh Indrina.

Bayi yang dilahirkan dari ibu yang bukan peserta jaminan kesehatan, maka berlaku ketentuan pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Untuk pendaftaran bayi yang baru lahir, dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, dan NIK atau nomor Kartu Keluarga orang tua.

Selain itu ada Kartu Sejahtara yang mana berlaku selama tiga bulan, selama bayi yang baru lahir belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Nah sobat BPJS Online silahkan beritahukan artikel ini kepada teman , kerabat agar segera mengetahuinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *