Perusahaan menolak BPJS di Tolak MK

By | 8 Desember 2015

MK (Mahkamah Konstitusi) secara tegas menolak gugatan para karyawan dan perusahaan menolak bpjs yang di ajukan oleh enam pemohon yaitu, PT Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health care, PT Ramamuza Bhakti Husada, PT Abdi Waluyo Mitra Sejahtera, Sarju yang merupakan salah satu karyawan PT Domusindo serta imron sarbini yang merupakan pekerja di PT Gatra Mapan.

menolak bpjs

perusahaan  menolak bpjs

Gugatan yang di ajukan perihal uji materi terhadap UU nomor 24 tahun 2011 tentang (BPJS)Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.Mahkamah memutuskan sejumlah pasal terkait kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan tetap masih selaras dengan UUD 1945.

Didalam sidang pembacaan keputusan pada hari senin (7/12/15)hakim konstitusi anwar usman menyampaikan, “Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata dia

Pembahasan materi gugatan yang diajukan perusahaan menolak BPJS meliputi di antaranya pasal 15 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf C terkait sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial kesehatan.

Kemudian, pasal 19 yang mewajibkan pungutan iuran kepada karyawan dan perusahaan ke BPJS. Para pemohon menganggap sejumlah pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H UUD 1945.

ads

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dalam pembacaan pendapat mahkamah mengatakan, negara berhak memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai bentuk kepastian hukum. Sebab, kewajiban hukum yang telah dirumuskan dapat berlaku efektif dengan diberlakukannya sanksi-sanksi.


Artikel Terkait (no KK 3205410503150006)

“Apabila permohonan para pemohon dikabulkan malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakadilan karena akan terjadi situasi di mana pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak dapat dikenai sanksi apabila tidak mendaftarkan pekerjanya,” ujar Patrialis.

MK juga menegaskan bahwasanya (BPJS) bukan merupakan memonopoli asuransi tapi merupakan bentuk kewajiban negara terhadap kesehatan rakyatnya.dan di dalam pelaksanaanya perusahaan juga tidak dilarang untuk memberikan tambahan asuransi swasta bagi pekerjanya.


bpjs bukan monopili

bpjs bukan monopoli

Keputusan MK terhadap perusahaan menolak BPJS sudah tepat

Redaksi BPJS Online mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menolak gugatan dari perusahaan menolak bpjs dengan pertimbangan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.

Jika sebuah perusahaan mampu mensejahterakan pekerjanya dengan memberikan asuransi swasta yang lebih baik dari BPJS seharusnya tidak keberatan dengan hadirnya BPJS cukup menambahkan asuransi swasta bagi pekerjanya maka akan semakin senang pekerja di cover dua asuransi sekaligus.

Baca Juga: Berita » Menggugat BPJS !

Dan jika gugatan dikabulkan paling di seluruh indonesia perusahaan yang mampu memberikan asuransi lebih baik dari BPJS hanya sebagian kecil saja dan jumlahnya bisa dihitung. Kasihan  pekerja yang lain yang jumlahnya lebih besar berada di perusahaan yang tidak mampu memberikan jaminan kesehatan yang baik dan pemerintah tidak bisa memberikan sanksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *