RT/RW Jadi Depkolektor BPJS Kesehatan

Diposting pada

Seperti sudah kehabisan akal untuk menanggulangi peserta yag menuggak iuran, BPJS Kesehatan kini mengeluarkan cara baru dengan menggandeng RT/RW untuk menagih tunggakan iuran BPJS.

penagihan secara dor to dor yakni dengan mendatangi secara langsung ke rumah warga yag menunggak iuran sekaigus menunjuk pemimpin setempat menjadi kader JKN-KIS.


Artikel Terkait (print kartu bpjs)

Salah satu daerah yang sudah mulai menerapkan hal ini ialah kelurahan mekar jaya depok, dimana bagi warga yang menunggak iuran RT/RW tidak segan untuk mendatangi kerumah.

kepala humas BPJS Kesehatan Iqbal ramadhan menjeaskan jika BPJS Kesehatan sengaja merancang program desa jaminan kesehatan dalam rangka memperluas kepesertaan peningkatan kolektabilitas iuran , peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

bahkan menurut iqbal program tersebut bukan hanya melibatkan RT/RW saja melaikan seluruh elemen seperti Lurah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian Sektor, lembaga fasilitas kesehatan tingkat pertama dan klinik masjid.

“Hasilnya, salah satunya bentuk dukungan para RT dan RW untuk ikut mengingatkan masyarakat sekitar yang menjadi peserta PBPU dan menunggak, sekaligus menyisir kriteria masyarakat yang tidak mampu untuk diusulkan menjadi peserta PBI APBD,” ungkap Iqbal seperti yang BPJS Online lansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (12/9).

dengan melibatkan pihak -pihak tersebut di harapkan kesadaran bahwa program JKN-KIS diselenggarakan berdasarkan asas gotong royong terbangun. sehingga kontribusi dari berbagai pihak bisa meningkat.

“Kan menyampaikan (penagihan iuran) dengan cara yang baik dan sopan juga,” imbuhnya.

namun sepertinya cara baru ini mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat, salah satunya dari anggota Komunitas Peduli BPJS Kesehatan Dermanto Turnip mengatakan masyarakat yang mengeluh kepadanya merasa ketua RT dan RW ibarat ‘debt collector’. Terlebih, menurut masyarakat, seharusnya ketua RT dan RW tidak berwenang dalam urusan penagihan iuran kepesertaan.

Hal ini, katanya, tak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

“Seharusnya wewenang mutlak BPJS Kesehatan bukan urusan kelurahan, sudah tegas wewenangnya BPJS Kesehatan dinyatakan dalam Pasal 11 UU BPJS, sehingga apabila kebijakan ini tetap dilaksanakan, maka dapat menurunkan kredibilitas BPJS Kesehatan itu sendiri,” ujar Dermanto saat dikonfirmasi.

nah sobat BPJS Kesehatan dapat menyimak ulasan lebih dalam dalam video berikut


Tinggalkan Balasan