Sebelum Gugat BPJS Kesehatan Pahami Ini

By | 11 Mei 2016

gugat bpjs kesehatan

gugat bpjs kesehatan

Sebuah harian online rakyatku.com menulis satu pedapat dari seorang pakar hukum yang menanggapi soal rencana para Bupati yang akan gugat BPJS Kesehatan di MK, seperti yang sebelumnya pernah BPJS Online beritakan ( BPJS Kesehatan digugat Bupati se Indonesia ).

Berikut tanggapan Praktisi hukum, yang berhasil kami lansir dimana ia menyarankan terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian oleh para bupati sebelum melakukan gugatan terhadap BPJS Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tiga hal yang di maksud ialah legal standing, rujukan undang-undang, dan uraian bentuk kerugian yang dianggap memberatkan atas regulasi tersebut.

Menurut pandangannya, apabila memang terdapat suatu kesalahan terhadap regulasi BPJS Kesehatan itu , atau bertentangan Undang-Undang Dasar pasal 28 H, sehingga sepatutnya perlu dilakukan judicial review. Namun, apabila implementasi yang dinilai rancu, maka tak perlu diajukan ke MK.

“Teknis itu cukup diajukan ke Mahkamah Agung saja,” ungkap Mappinawang,yang di temui awak media Selasa (10/5/2016).

yang Terpenting lagi, tambah Mappinawang, penjabaran perihal jenis dan poin UU BPJS tersebut yang mesti dibuka di ruang publik terlebih dahulu untuk di bedah bersama. Sebab, hingga sekarang ini,Bupati Adnan sebagai inisiator pada kegiatan Apkasi, tidak menyebutkan secara rinci duduk soalnya.

“Kalau sudah terang, baru bisa ditakar. Apa betul gugatan itu layak ke MK atau ke ranah yang lain,” Jelasnya lagi.


Artikel Terkait (Sistem Integrasi BPJS – BRI)

sebenarnya, Menurut penilaian Mappinawang, jika di tinjau dari sisi politiknya, tanpa harus ke MK pun, BPJS Kesehatan itu dapat diperbaiki regulasinya. Sebab, kekuatan politik yang dibangun jika serempak diikuti oleh seluruh kepala daerah,maka dapat diajukan langsung kepada Presiden.

ads

“Sisanya Presiden yang lanjutkan revisi undang-undangnya ke DPR,” tuturnya.

Dirinya menelisik, persoalan utama dari BPJS Kesehatan ini yaitu penerapan dan benturan antara regulasi dengan pemerintah di daerah.

“di Dalam UU BPJS itu sendiri tidak dibahas teknisnya, namun yang paling banyak dianggap bermasalah itu adalah pelaksanaannya di lapangan dan pelayanannya tidak optimal,” ucapnya.


Contohnya, lanjut Mappinawang, biaya operasional pelaksanaan BPJS Kesehatan cukup membengkak. Hal ini yang memicu polemik pada tingkatan lapisan masyarakat. “Itu yang tidak diatur dalam undang-undang,” katanya.

Untuk itu, praktisi hukum yang pernah menjadi ketua KPUD Sulsel ini menyarankan, agar kiranya ada diskusi publik sebelum gugatan itu layangkan. “Supaya terang benderang duduk permasalahannya. Lalu, kita bisa ajukan ke mana masalah ini dibawa,” tutupnya.

 *)red

Nah lo.. Saran BPJS Online sebelum gugat BPJS Kesehatan ada baiknya mematangkan materi yang akan di ajukan agar tidak sia – sia nantinya.

2 thoughts on “Sebelum Gugat BPJS Kesehatan Pahami Ini

  1. SUYANTO

    mohon pencerahan yah yah….klw ada kasus sepert ini bagaimana yah???
    ada satu perusahaan yg sudah menjadi peserta BPJS KETENAGAKERJAAN,tiba tiba ada nama karyawan yg bukan karywan perusahaan tsb

    yg mau saya tanyakan bisa gak saldo yg sudah masuk pda nama yg bukan karyawan perusahaan tsb kita alihkan/ambil kembali nilai saldo trsb.

    mohon jawabanya!!!! trmksh

    Reply
    1. admin

      kami belum memahami pertanyaan bapak, mungkin bisa lebih rinci lagi. terima kasih.

      Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *