Tunggakan BPJSTK Ribuan Perusahaan Hingga 1,1 Trilliun

By | 6 Desember 2018


Biasanya yang sering di beritakan ialah BPJS Kesehatan baik dari sisi buruknya pelayanan hingga defisit anggaran yang hingga kini masih melanda.

Namun kali ini berita kurang sedap juga di hembuskan untuk BPJS Ketenagakerjaan.

ads

BPJStk sering disingkat demikian tengah didera hampir 1,1 trilliun tunggakan iuran.

Dan tunggakan tersebut di akibatkan sekitar 2000 perusahaan di DKI tidak patuh membayar iuran.

Hal ini seperti yang di uatarakan deputi direktur BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Ahmad Hafiz pada saat menghadiri acara pembinaan perusahaan penunggak iuran BPJStk yang diadakan di kejaksaan tinggi DKI jakarta.


“Ya, bukan nakal lah, tidak patuh. Totalnya Rp1,1 Triliun tunggakan yang terjadi di DKI [Jakarta]. Dari awal 2015 kalau tidak salah,” ujar Hafiz seperti yang BPJS Online kutip dari halaman bisnis tempo.co.


Artikel Terkait (Edabu New BPJS Kesehatan & Rujuk Balik Peroleh Penghargaan)

Kepada perusahaan yang menunggak iuran akan di serahkan kepada ke kejaksaan tinggi dan kejaksaan negri untuk kemudian di berikan pengarahaan dan pembinaan namun bila masih tetap belum juga membayarkan iuran maka akan di proses secara hukum.

Dari jumlah keseluruhan 80 perusahaan yang telah di serahkan ke kejati hanya 64 saja yang hadir memenuhi undangan.

Dengan adanya upaya pembinaan tersebut hafiz berharap menjadi sarana bagi perusahan – perusahaan nakal untuk dapat membayar iurannya saat itu juga. Atai setidaknya mulai mengangsur secara bertahap.

“Bertahap kita serahkan ke Kejati DKI. Ada juga yang ke Kejari ya ada 2000 perusahaan. Kejati ada 80 perusahaan,” kata Hafiz.

Perusahaan – perusahaan penunggak iuran BPJS ketenagakerjaan terdapat 4 macam berdasarkan kepatuhannya

Yakni lancar , tersendat , ragu – ragu dan macet.

Nah yang masuk dari kategori macet inilah totalnya hampir separuhnya.

“Jadi pemerintah memang memberikan atensi yang luar biasa kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui Kejati. Ayo kita buat kegiatan yang masif, tapi tetap smooth lah kita arahkan ke pembinaan,” tambahnya.

Pada saat bersamaan wakil kejati DKI jakarta Pathor menyampaikan bila perusahaan yg tidak taan akan terancam terkena sanksi. Namu menurut pathor kejati akan lebih mengedepankan pembinaan terlebih dahulu kepada perusahaan2 nakal tersebut.

“Bayangkan, sanksi administratif itu tidak gampang, tidak ringan. Dia akan tertutup izin usahanya, izin memasukkan tenaga kerjanya, banyak sekali, izin ikut tender juga, itu dia akan dibatasi,” tambah Pathor.

Perlu diketahui jika Kejati DKI sepanjang tahun 2018 telah menerima permohonan untuk dilakukan upaya penegakan hukum pada penunggak iuran BPJStk sebagai upaya yg harus di tegakkan selaku kuasa hukum BPJD ketenagakerjaan kanwil DKI.

Jumlah angka tunggakan beberapa perusahaan rata – rata di atas 50 juta hingga paling tinggi 1 milliar. Sehingga dengan kegiatan tersebut di harapkan dapat meminimalisir tunggakan dari para debitur BPJStk.

Yang di Cari:

  • Bpjs kesehatan bagian admin
  • Daftar https: //career bpjd kesehatan urbanhire com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *