YLKI Sependapat Urun Biaya BPJS Kesehatan

Diposting pada

Seperti dalam catatan BPJS Online Sebeumnya makin Miris BPJS Tak Lagi gratis dimana BPJS Kesehatan berencana menerapkan pembebanan biaya atau di sebut urun biaya atas selisih biaya kepada peserta non PBI sebagai salah satu cara untuk mengurangi fraud , namun minimnya sosialisasi kepada peserta maka hal ini kian menimbulkan keresahan kepada masyarakat lantaran BPJS Kesehatan dianggap tidak lagi “Gratis” Bagi peserta bukan penerima bantuan iuran.


menanggapi hal tersebut ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abdi mengapresiasi atas langkah yang di ambil oleh BPJS Kesehatan dan KEMENKES. Hal itu di anggap akan meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi potensi kecurangan.


Artikel Terkait (Kelangkaan Obat karena E-katalog ?)


Upaya itu, jelasnya, sejalan dengan banyaknya laporan yang diterima terkait layanan JKN tersebut. “Yang melingkupi kasus ini adalah faktor efesiensi agar enggak terjadi fraud dan oknum. Maka diberikan terobosan begini, kami sering dapat informasi dari konsumen, tenaga kesehatan dan rumah sakit,” ungkapnya di sela-sela Diskusi Media di BPJS Kesehatan, Jumat (18/1/2019) yang BPJS Online kutip dari halaman bisnis.com


Namun demikian tulus menghimbau agar Kemenkes melakukan sosialisasi atas produk hukum yang di keluarkan tersebut lantaran dapat menimbulkan pertanyaan – pertanyaan dan kabar yang simpang siur.


“Kemenkes mestinya sampaikan ke masyarakat soal kebijakan baru ini karena akan muncul persoalan atau pertanyaan publik,” imbuhnya.


Sebagai informasi,  Besaran Urun Biaya sebagaimana dimaksud Permenkes tersebut memiliki ketentuan:

  1. Sebesar Rp20.000 untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas A dan rumah sakit kelas B;
  2. Sebesar Rp 10.000 untuk setiap kali melakukan kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas D, dan klinik utama ; atau
  3. Paling tinggi sebesar Rp350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam jangka waktu 3 bulan.

Besaran Urun Biaya itu dengan ketentuan:

  1. Sebesar 10% dari biaya pelayanan dihitung dari total Tarif INA-CBG setiap kali melakukan rawat inap; atau
  2. Paling tinggi sebesar Rp30 juta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *